JAKARTA | Rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menjalankan operasi militer besar di Selat Hormuz dilaporkan tersendat setelah mendapat penolakan dari Arab Saudi. Riyadh disebut menolak memberikan akses wilayah udara dan pangkalan militer strategis bagi operasi bertajuk “Proyek Freedom” yang diumumkan Washington tanpa koordinasi dengan negara-negara Teluk.
Laporan NBC News menyebut pemerintah Arab Saudi keberatan atas keputusan sepihak Trump yang pada pekan lalu mengumumkan pengawalan militer AS terhadap kapal-kapal berbendera Barat yang melintasi Selat Hormuz. Jalur laut itu merupakan salah satu titik vital perdagangan energi global karena dilalui sekitar seperlima distribusi minyak dunia.
Sejumlah pejabat AS menyebut negara-negara Teluk, termasuk Arab Saudi, tidak menerima pemberitahuan sebelumnya mengenai operasi tersebut. Respons Riyadh pun dinilai tegas dengan membatasi dukungan militer bagi Washington di kawasan.
Pesawat militer AS dilaporkan tidak diizinkan beroperasi dari Pangkalan Udara Pangeran Sultan maupun melintasi wilayah udara Saudi untuk mendukung misi di Selat Hormuz. Kebijakan itu dinilai menjadi pukulan bagi rencana operasi AS yang sangat bergantung pada akses militer di Timur Tengah.
Upaya diplomasi antara Trump dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman juga disebut belum membuahkan hasil. Dua pejabat AS yang dikutip NBC menyatakan percakapan telepon keduanya gagal memecahkan kebuntuan.
Situasi itu mendorong Trump menghentikan sementara Proyek Freedom hanya dua hari setelah diumumkan. Penundaan dilakukan demi memulihkan akses militer penting AS di kawasan Teluk.
Sebelumnya, Trump menggambarkan Proyek Freedom sebagai misi kemanusiaan untuk mematahkan blokade Iran di Selat Hormuz. Namun, pada Selasa, ia mendadak mengumumkan penghentian sementara operasi dengan alasan terdapat “kemajuan besar” dalam pembicaraan damai AS-Iran yang dimediasi Pakistan.
Keputusan mendadak tersebut disebut mengejutkan sejumlah pejabat internal pemerintah AS. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio bahkan beberapa jam sebelumnya masih menyatakan operasi awal bertajuk “Epic Fury” telah selesai dan fokus Washington akan beralih ke Proyek Freedom.
Sementara itu, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth sempat mempromosikan operasi tersebut dengan menyebut ratusan kapal tengah mengantre untuk melintasi Selat Hormuz di bawah pengawalan militer AS. (rih)
