JAKARTA || Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan desa-desa “hilang” dan terdampak parah akibat bencana di Sumatera. Menteri Desa PDT, Yandri Susanto, menegaskan, pihaknya siap bersinergi dengan gubernur dan bupati guna merumuskan skema pemulihan desa hancur atau rusak berat agar segera bangkit kembali —dari perbaikan kantor desa, rumah warga, hingga posyandu sebagai layanan dasar. Pernyataan itu disampaikannya usai memantau data awal kerusakan dan menyampaikan belasungkawa kepada korban bencana di wilayah terdampak.
Langkah Kemendes PDT sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto, agar seluruh elemen negara, baik pusat maupun daerah, bergerak cepat memulihkan kehidupan masyarakat di provinsi seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Status Penanganan & Rencana Pemulihan
-
Pemerintah telah memasuki fase transisi dari tanggap darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi.
-
Target awal adalah realisasi pemulihan dalam 100 hari, dengan timeline detail sampai 1 tahun agar masyarakat dan publik dapat memantau capaian secara transparan dan terukur.
-
Selain Kemendes PDT, koordinasi dilakukan pula oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam pendataan dan pemulihan infrastruktur pascabencana.
-
Bantuan tanggap darurat telah disalurkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) sebagai bagian dari kehadiran negara, sekaligus membuka ruang bagi partisipasi publik melalui donasi dan bantuan kemanusiaan.
Tantangan di Lapangan: Data dan Logistik
Meski skema koordinasi telah dirumuskan, tantangan besar tetap menghantui:
-
Pendataan jumlah desa “hilang” atau rusak berat masih dilakukan dan diverifikasi —hal ini penting agar bantuan tepat sasaran.
-
Kondisi lapangan yang luas dan beragam di Sumatera, dengan akses yang terputus akibat longsor dan banjir, membuat distribusi logistik dan peralatan berat terhambat.
-
Pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi antara pusat, daerah, masyarakat, serta unsur non-pemerintah untuk memastikan pemulihan yang cepat dan menyeluruh
Harapan dan Keseriusan Pemerintah: Negara Harus “Hadir”
Menko Pratikno menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo, bencana di Sumatera diperlakukan sebagai prioritas nasional —memobilisasi anggaran, logistik, dan personel secara penuh.
Dengan demikian, pemerintah berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak stagnan di tahap janji —melainkan benar-benar terlaksana secara cepat dan terukur, sehingga kehidupan masyarakat desa dapat pulih dan normal kembali. (rih)
