Dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Bamsoet menyatakan dukungannya terhadap keputusan Panglima TNI tersebut. Menurutnya, keselamatan bangsa harus menjadi prioritas utama, di atas segalanya. “Urusan HAM bisa dibicarakan kemudian, jika mereka berhasil kita tumpas,” tegasnya.
Surat Keputusan Panglima TNI yang mengakui OPM, dengan nomor STR/41/2024, menjadi dasar untuk menghadapi kelompok bersenjata di Papua. Bamsoet menjelaskan bahwa istilah OPM telah dikenal sejak tahun 1963 sebagai gerakan pro-kemerdekaan Papua. “Kelompok bersenjata Papua telah melakukan aksi separatis, teror, bahkan pembunuhan terhadap berbagai pihak termasuk guru, tenaga kesehatan, dan aparat keamanan,” ungkapnya.
Sebagai seorang tokoh yang memiliki latar belakang dalam bidang Hukum, HAM, dan Keamanan, Bamsoet menegaskan pentingnya tindakan tegas dan terukur dari pemerintah, TNI, dan Polri terhadap OPM. Sikap tegas negara di Papua adalah bentuk kehadiran yang menghentikan teror dan kekerasan terhadap warga sipil di wilayah tersebut.
“Kita tidak boleh lagi memberikan toleransi terhadap gerakan separatis dan terorisme, termasuk OPM, yang meresahkan masyarakat dan mengancam kedaulatan negara,” paparnya dengan tegas.
Bamsoet juga menekankan perlunya dialog sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik di Papua. Selain tindakan tegas aparat keamanan, dialog dengan berbagai pihak di Papua, termasuk tokoh adat, agama, dan masyarakat sipil, menjadi penting untuk mencapai solusi yang komprehensif atas masalah tersebut.
“Dalam menyelesaikan persoalan di Papua, kita harus melihatnya secara komprehensif. Tindakan tegas tetap diperlukan, namun dialog dan pendekatan kebudayaan serta kesejahteraan juga harus terus dibangun untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Dukungan Bamsoet terhadap langkah Panglima TNI ini menjadi dorongan tambahan bagi upaya pemerintah dalam menangani masalah Papua. (Tom)
