DPR Desak Reformasi Total Sistem Keamanan Lapas usai Kasus Narkoba Ammar Zoni

Menurut Iman, kasus serupa telah berulang kali terjadi dan menunjukkan lemahnya sistem pengawasan di dalam lapas. “Lapas seharusnya menjadi tempat pembinaan dan penghentian praktik haram, bukan malah menjadi sarang peredaran narkoba,” ujarnya di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR itu menilai, pemerintah melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) perlu segera memperkuat pengawasan berbasis teknologi, mengevaluasi sistem kontrol internal, dan meningkatkan integritas petugas. Ia juga menekankan pentingnya audit menyeluruh terhadap sistem keamanan lapas.

“Jangan sungkan menjatuhkan hukuman berat kepada petugas yang terbukti terlibat dalam jaringan narkoba. Ini persoalan serius yang mengancam kredibilitas lembaga pemasyarakatan,” kata Iman.

Ia menambahkan, pemberantasan narkoba tidak cukup hanya dilakukan di luar tembok penjara. “Keberhasilan pemberantasan harus diukur dari seberapa bersih lapas dari praktik haram itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat menyampaikan bahwa kasus peredaran narkotika yang melibatkan Ammar Zoni (MAA) dan lima tersangka lainnya telah masuk tahap dua atau penyerahan tersangka dan barang bukti.

“Kami menerima tersangka dan barang bukti pada Rabu (8/10),” kata Plt Kasi Intel Kejari Jakarta Pusat Agung Irwan.

Kasus ini menambah panjang daftar peredaran narkoba yang berhasil diungkap di dalam lembaga pemasyarakatan, memperkuat desakan agar sistem keamanan penjara segera dibenahi secara fundamental. (rih)