BEIJING || Pemerintah China enggan memberikan komentar substantif atas pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sikap Beijing itu muncul di tengah menguatnya persepsi bahwa Washington tengah membangun arsitektur perdamaian global baru yang berada di luar kerangka tradisional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Kami telah menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai Dewan Perdamaian Gaza dan tidak ada lagi yang perlu ditambahkan,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Jumat (23/1/2026).
Dewan Perdamaian Gaza resmi dibentuk melalui penandatanganan Piagam Dewan Perdamaian untuk Gaza pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss. Sebanyak 20 negara ikut menandatangani piagam tersebut, termasuk Amerika Serikat, Indonesia, Arab Saudi, Qatar, Turki, Uni Emirat Arab, dan Yordania.
Presiden AS Donald Trump menyatakan Dewan Perdamaian Gaza akan bekerja sama dengan PBB dalam menangani krisis global, dengan Gaza sebagai fokus awal. Namun, struktur dan mandat lembaga tersebut menunjukkan pergeseran pendekatan Washington dari mekanisme multilateral PBB menuju format koalisi terbatas yang dipimpin langsung oleh AS.
“Kami berkomitmen memastikan Gaza didemiliterisasi, dikelola dengan baik, dan dibangun kembali. Di situlah Dewan Perdamaian benar-benar dimulai,” kata Trump.
Pembentukan dewan ini menyusul disahkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 pada November 2025. Resolusi tersebut, yang diusulkan AS, memberi legitimasi awal bagi rencana komprehensif Washington untuk Gaza, termasuk pembentukan pemerintahan internasional sementara dan pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF).
Meski berada di bawah payung resolusi DK PBB, susunan pimpinan Dewan Perdamaian Gaza didominasi figur-figur Amerika Serikat dan sekutunya. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, hingga Presiden Bank Dunia Ajay Banga menempati posisi strategis dalam Dewan Pengarah.
China, yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, tidak termasuk dalam jajaran negara penandatangan piagam. Pilihan Beijing untuk bersikap minimalis dipandang sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak terjebak dalam skema perdamaian yang dinilai lebih mencerminkan kepentingan geopolitik AS ketimbang konsensus multilateral PBB.
Bagi PBB, Dewan Perdamaian Gaza menempatkan organisasi itu pada posisi dilematis. Di satu sisi, resolusi DK PBB memberikan landasan hukum bagi upaya stabilisasi Gaza. Di sisi lain, kepemimpinan operasional dan pengambilan keputusan strategis bergeser ke struktur di luar Sekretariat PBB.
Indonesia menjadi salah satu negara yang bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan keikutsertaan Indonesia mencerminkan pengakuan internasional terhadap peran diplomasi Indonesia dalam mendorong perdamaian Palestina.
Presiden Prabowo Subianto menilai Dewan Perdamaian Gaza sebagai kesempatan bersejarah untuk menghentikan konflik berkepanjangan di Gaza. Indonesia, menurut dia, memiliki komitmen besar untuk berperan aktif demi kepentingan rakyat Palestina.
Dalam kerangka operasional, Dewan Perdamaian Gaza membentuk Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (National Committee for the Administration of Gaza/NCAG) yang dipimpin teknokrat kelahiran Gaza Ali Sha’ath, serta menunjuk Nickolay Mladenov sebagai Direktur Jenderal Dewan Perdamaian Gaza.
Sementara itu, Mayor Jenderal Jasper Jeffers dari Angkatan Darat AS ditunjuk sebagai Komandan ISF yang bertugas memimpin operasi keamanan, proses demiliterisasi, dan penyaluran bantuan kemanusiaan.
Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza menandai babak baru diplomasi konflik Timur Tengah, ketika Amerika Serikat berupaya mempertahankan kepemimpinan globalnya, China memilih menjaga jarak strategis, dan PBB menghadapi tantangan dalam mempertahankan peran sentralnya sebagai penjamin multilateralisme. (rih)
