ANKARA || Sejumlah negara Arab di kawasan Teluk Persia mendesak Amerika Serikat (AS) agar tidak melancarkan serangan militer terhadap Iran. Mereka menilai langkah tersebut berisiko besar memicu instabilitas ekonomi dan politik di kawasan, termasuk gangguan serius terhadap pasokan energi global.
Menurut laporan sejumlah media internasional, seperti dikutip Anadolu, Selasa (13/1/2026), Arab Saudi bersama Oman dan Qatar disebut telah melakukan lobi secara tertutup kepada pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Upaya itu dilakukan setelah Gedung Putih memperingatkan negara-negara Teluk agar bersiap menghadapi kemungkinan tindakan terhadap Teheran. Informasi tersebut dilaporkan The Wall Street Journal.
Meski memilih bersikap diam di ruang publik di tengah gelombang protes besar-besaran yang melanda Iran, negara-negara Teluk dilaporkan aktif menekan pejabat AS di balik layar agar mempertimbangkan ulang opsi militer. Para pejabat Teluk menilai intervensi bersenjata berpotensi mengguncang stabilitas kawasan secara luas.
Kekhawatiran utama mereka tertuju pada kemungkinan terganggunya jalur distribusi minyak global melalui Selat Hormuz. Jalur laut strategis itu dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dunia. Gangguan sekecil apa pun diyakini akan berdampak langsung pada harga energi dan perekonomian global.
Selain itu, negara-negara Teluk juga mencemaskan dampak lanjutan di dalam negeri, mulai dari risiko aksi balasan, kerugian ekonomi, hingga meningkatnya ketegangan keamanan regional jika pasukan AS benar-benar bertindak.
Sejumlah pejabat Arab Saudi bahkan dilaporkan telah menyampaikan langsung kepada Teheran bahwa Kerajaan tidak akan terlibat dalam konflik apa pun dengan Iran. Riyadh juga disebut tidak akan mengizinkan penggunaan wilayah udaranya oleh AS untuk operasi militer, sebagai upaya menjaga jarak dari konfrontasi langsung.
“Presiden mendengarkan berbagai pandangan dalam setiap isu, tetapi pada akhirnya ia akan mengambil keputusan yang menurutnya paling tepat,” ujar seorang pejabat Gedung Putih, menanggapi desakan tersebut.
Hingga kini, Presiden Donald Trump belum mengambil keputusan final. Namun, pada Selasa, ia menulis pernyataan singkat di media sosial berbunyi, “Bantuan sedang menuju ke sana,” seraya menyerukan para demonstran di Iran agar tetap bertahan.
Para pemimpin negara Teluk juga menyatakan kekhawatiran terhadap ketidakpastian masa depan Iran, terutama dalam skenario pasca-Ayatollah Ali Khamenei. Mereka mencemaskan kemungkinan pergeseran kekuasaan ke Korps Garda Revolusi Islam atau munculnya kekacauan yang meluas di kawasan.
“Mereka tidak memiliki simpati terhadap rezim Iran,” kata mantan Duta Besar AS Michael Ratney. “Namun, mereka juga sangat menghindari ketidakstabilan.”
Bagi Arab Saudi, stabilitas kawasan dipandang krusial, terutama ketika Kerajaan tengah menggenjot program Visi 2030 untuk mendiversifikasi perekonomian. Sejumlah analis menilai, hasil yang paling diharapkan negara-negara Teluk bukanlah runtuhnya pemerintahan Iran, melainkan terjadinya reformasi domestik yang terkelola.
Iran sendiri telah diguncang gelombang protes sejak akhir Desember lalu. Aksi yang bermula pada 28 Desember di Grand Bazaar Teheran itu dipicu anjloknya nilai tukar rial serta memburuknya kondisi ekonomi, sebelum menyebar ke berbagai kota di seluruh negeri.
Pemerintah Iran menuding AS dan Israel berada di balik apa yang mereka sebut sebagai “kerusuhan” dan “aksi terorisme”. Hingga kini, tidak ada data korban resmi yang dirilis pemerintah.
Namun, Human Rights Activists News Agency, lembaga pemantau hak asasi manusia berbasis di AS, memperkirakan jumlah korban tewas telah melampaui 2.550 orang, termasuk aparat keamanan dan pengunjuk rasa. Lebih dari 1.134 orang dilaporkan terluka.
Lembaga tersebut juga mencatat sedikitnya 10.721 orang ditahan dan 18.434 orang diamankan di 585 lokasi di 187 kota yang tersebar di 31 provinsi di Iran. (rih)
