Jakarta – Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, kembali diusulkan menjadi Pahlawan Nasional pada tahun 2025. Menteri Kebudayaan Fadli Zon, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), menegaskan bahwa Soeharto telah memenuhi seluruh persyaratan untuk memperoleh gelar tersebut.
“Seluruh nama yang diajukan telah melalui penelitian dan pengkajian mendalam oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP), melibatkan pakar lintas disiplin ilmu, serta disinergikan antara pemerintah daerah dan pusat. Proses ini dilakukan secara ketat, objektif, dan transparan,” ujar Fadli dalam keterangan di Jakarta, Senin malam (10/11/2025).
Fadli menjelaskan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional merupakan bentuk penghormatan negara kepada tokoh-tokoh yang dinilai berjasa besar bagi bangsa dan negara. Dalam daftar usulan tahun ini, nama Soeharto termasuk di antara 40 tokoh yang diajukan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf untuk memperoleh gelar tersebut.
“Nama Pak Harto sudah tiga kali diusulkan, pada 2011, 2015, dan kini 2025. Semua pengusulan telah memenuhi syarat administratif maupun substantif,” kata Fadli.
Dukungan dari Tokoh Agama
Dukungan terhadap usulan Soeharto datang dari berbagai kalangan. Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Dr. Adian Husaini, menilai penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional layak dilakukan. Ia menilai, perdebatan mengenai sosok Soeharto merupakan bagian wajar dari dinamika sejarah bangsa.
“Kalau soal kontroversi, hampir semua tokoh besar memilikinya. Siapa yang tidak pernah salah?” ujarnya.
Sementara itu, tokoh Muhammadiyah, Din Syamsuddin, juga menyebut penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional merupakan langkah yang tepat meski dinilai agak terlambat.
“Selama 30 tahun memimpin Indonesia, beliau menunjukkan komitmen kuat dalam membangun bangsa dan negara. Banyak hal fundamental yang menjadi warisan pemerintahan Soeharto,” kata Din.
Proses Kajian Ketat
Menurut Fadli, pengusulan gelar kehormatan tidak dilakukan secara politis, melainkan melalui kajian ilmiah dan prosedur berlapis. Tim TP2GP bekerja bersama pemerintah daerah dan melibatkan akademisi dari berbagai bidang ilmu sejarah, politik, dan kebudayaan.
Dewan GTK, lanjut Fadli, akan menyerahkan hasil kajian tersebut kepada Presiden untuk mendapatkan keputusan akhir sebelum upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional pada Hari Pahlawan, 10 November mendatang.
Jika disetujui, Soeharto akan menjadi presiden pertama yang memperoleh gelar Pahlawan Nasional pasca-Orde Baru, menandai babak baru dalam rekonsiliasi sejarah nasional Indonesia.
