Gaslighting: Recognize Manipulative and Emotionally Abusive People — and Break Free, Sarkis menjelaskan bahwa gaslighting adalah bentuk manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan persepsi dan kenyataan mereka sendiri.
November 2017. Di layar televisi yang menyala di rumah-rumah Caracas, jutaan pasang mata menatap dengan getir.
Di studio TV yang hangat dan terang benderang, Presiden mereka, Nicolás Maduro, berdiri di podium, berpidato dengan penuh percaya diri tentang ketahanan negara.
Di luar, kenyataan lain tak terbantahkan: inflasi menembus 3.000 persen, toko-toko kosong, dan rakyat rela berhari-hari mengantre demi sepotong roti basi.
Lalu, tiba-tiba ia membuka laci mejanya, mengeluarkan sebuah empanada, dan menggigitnya di hadapan publik.
Kamera menyorot. Media diwajibkan menyiarkannya, seolah-olah sebuah adegan sederhana itu tak sedang menghina kenyataan: seorang pemimpin kenyang, rakyatnya kelaparan. (Newsweek, 2017).
Adegan itu adalah potret klasik dari fenomena yang oleh Stephanie Sarkis, PhD, disebut gaslighting.
Dalam bukunya Gaslighting: Recognize Manipulative and Emotionally Abusive People — and Break Free, Sarkis menjelaskan bahwa gaslighting adalah bentuk manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan persepsi dan kenyataan mereka sendiri.
Jika gaslighting di hubungan personal sudah cukup berbahaya, bayangkan dampaknya ketika dimainkan di panggung politik, di mana jutaan nyawa menjadi taruhannya (Sarkis, 2018).
Politikus gaslighting memiliki banyak wajah. Ada yang memproyeksikan diri sebagai penyelamat bangsa, meski kebijakannya justru menjerumuskan negara ke jurang krisis.
Ada pula yang menolak bertanggung jawab atas kesalahan besar, sambil menyalahkan pihak lain.
Pol Pot, pemimpin Khmer Merah di Kamboja, pernah berkata, “Tunjukkan padaku satu dokumen yang membuktikan aku secara pribadi bertanggung jawab atas kematian.”
Padahal, rezimnya menewaskan lebih dari satu juta orang.
Penolakan seperti ini bukan sekadar kebohongan, tetapi upaya membelokkan kenyataan agar rakyat ragu dengan apa yang sebenarnya mereka alami.
Megalomania adalah ciri lain yang menonjol. Benito Mussolini dengan lantang berkata, “Kami tidak berdebat dengan mereka yang tidak setuju, kami menghancurkan mereka.”
Di sini gaslighting menjadi alat untuk menegakkan kekuasaan absolut: menghapus ruang dialog, memaksa masyarakat percaya bahwa satu suara adalah satu-satunya kebenaran.
Adolf Hitler juga menguasai seni gaslighting dalam bentuk yang berbeda. Dengan teriakan penuh amarah, retorika xenofobia, dan gerakan teatrikal, ia menciptakan persona yang menggetarkan massa.
Itu bukan amukan spontan, melainkan kalkulasi dingin untuk menyalakan kerumunan dalam api kebencian.
Gaslighting juga hidup lewat kebohongan yang diulang tanpa henti. Muammar Gaddafi, diktator Libya, pernah berkata, “Tidak ada negara demokrasi selain Libya di seluruh planet ini.”
Pernyataan itu jelas absurd, tetapi ketika diulang di panggung resmi, di media, dan dalam buku sekolah, kebohongan perlahan menjadi “fakta” yang tidak lagi dipertanyakan.
Inilah mengapa gaslighting begitu berbahaya di dunia politik: ia mengikis realitas kolektif, mengaburkan batas antara fakta dan fiksi.
Fenomena serupa juga terjadi di Asia Tenggara.
Myanmar, sejak kudeta militer 2021, menjadi contoh nyata bagaimana gaslighting merusak sendi-sendi masyarakat. Junta militer yang menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi mengklaim bahwa tindakannya semata-mata untuk menyelamatkan demokrasi.
Mereka menyebut pemilu 2020 penuh kecurangan, meski pengamat independen menyatakan sebaliknya. Rakyat yang turun ke jalan menuntut keadilan ditembak, ditangkap, atau dihilangkan, sementara propaganda pemerintah terus berulang: “Kami melindungi bangsa.”
Ini adalah gaslighting tingkat negara, di mana korban dipaksa meragukan apa yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri — tentara yang menembak warga sipil — dan menggantinya dengan narasi resmi tentang “penjaga stabilitas.”
Di era modern, praktik gaslighting bahkan menemukan panggung baru di media sosial.
Beberapa politisi di Asia menggunakan pasukan buzzer untuk membanjiri ruang digital dengan narasi yang membelokkan fakta. Kritik dianggap fitnah, fakta diubah menjadi opini, dan opini penguasa dipaksa menjadi fakta.
Masyarakat dicekoki informasi yang saling bertentangan hingga lelah membedakan mana realitas, mana manipulasi. Pada titik itu, tujuan gaslighting tercapai: publik dibuat ragu pada kebenaran sehingga lebih mudah diarahkan.
Indonesia pun tak sepenuhnya kebal dari fenomena ini. Kita pernah menyaksikan bagaimana propaganda digital digunakan untuk memecah belah masyarakat. Dalam beberapa kontestasi elektoral, kampanye berbasis hoaks dan disinformasi disebarkan untuk membuat lawan tampak berbahaya, bahkan ketika faktanya tidak demikian.
Narasi semacam ini sering kali dibalut dengan slogan moralitas atau nasionalisme, padahal esensinya adalah membelokkan realitas demi kepentingan politik.
Buzzer-buzzer bayaran yang membanjiri media sosial dengan pesan seragam adalah bentuk gaslighting modern. Mereka menciptakan ilusi seolah-olah suara mayoritas berpihak kepada penguasa, padahal kenyataannya jauh lebih kompleks.
Kita mungkin bertanya, mengapa teknik manipulasi ini begitu berhasil? Sarkis menekankan bahwa gaslighting memanfaatkan dua hal mendasar dalam diri manusia: ketakutan dan ketergantungan.
Ketika masyarakat dibombardir dengan propaganda, diisolasi dari sumber informasi alternatif, dan dibuat bergantung pada penguasa untuk kebutuhan dasar, maka ruang berpikir kritis menyempit.
Pada titik itu, rakyat sering kali menerima narasi penguasa, betapapun absurdnya.
Namun, sejarah juga menunjukkan bahwa gaslighting tidak pernah abadi. Rezim yang berkuasa dengan manipulasi pada akhirnya runtuh ketika masyarakat memilih mempercayai pengalaman mereka sendiri.
Rakyat Venezuela, meski terus ditekan, tetap bersuara bahwa mereka lapar meski televisi mengatakan mereka sejahtera. Rakyat Myanmar masih menolak tunduk meski junta bersikeras bahwa kudeta adalah penyelamatan.
Rakyat Indonesia pun semakin kritis menghadapi banjir informasi, menggunakan media alternatif, dan membangun gerakan literasi digital untuk melawan disinformasi.
Gaslighting politik memberi kita pelajaran penting: jangan pernah menyerahkan kendali atas persepsi kita kepada orang lain, terutama mereka yang berkuasa.
Media independen, pendidikan kritis, dan ruang publik yang sehat adalah perisai terbaik untuk mencegah manipulasi ini. Ketika pemimpin berkata, “Kalian sejahtera,” padahal perut keroncongan, kita harus berani menjawab, “Kami lapar, dan kami tahu itu nyata.”
Gaslighting, pada akhirnya, adalah seni ilusi. Namun, ilusi hanya bertahan selama orang masih mau mempercayainya. Begitu masyarakat membuka mata, menyadari bahwa yang mereka alami lebih kuat daripada narasi yang dipaksakan, gaslighting kehilangan kekuatannya.
Itulah harapan di balik setiap rezim manipulatif: bahwa pada akhirnya, kebenaran selalu menemukan jalan untuk keluar dari bayang-bayang kebohongan. Edhy Aruman
RUJUKAN
Newsweek. (2017, November 3). Venezuelan president eats empanada live on TV while addressing starving nation. Newsweek. https://www.newsweek.com/venezuelan-president-eats-empanada-live-tv-while-addressing-starving-nation-701050
Sarkis, S. M. (2018). Gaslighting: Recognize manipulative and emotionally abusive people—and break free. Da Capo Lifelong Books.
