JAKARTA || Pemerintah memperketat pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul kejadian luar biasa (KLB) di sejumlah lokasi pelaksanaan. Langkah ini dilakukan dengan melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar penyelenggaraan program tetap aman bagi anak-anak.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menegaskan, rapat koordinasi yang digelar di Jakarta, Senin (29/9/2025), difokuskan pada pemenuhan hak dasar anak untuk memperoleh makanan bersih, sehat, dan bergizi. “Kami sudah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mencari solusi terbaik menangani KLB ini. Semua tentu demi anak-anak kita,” kata Arifah.
Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Pemerintah menetapkan enam langkah strategis, mulai dari menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah hingga evaluasi menyeluruh terhadap kualitas juru masak. Proses sanitasi, terutama terkait kualitas air dan pengelolaan limbah, juga akan diperbaiki dengan pengawasan nasional.
Selain itu, setiap SPPG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Sertifikat yang sebelumnya hanya bersifat administratif kini menjadi syarat mutlak. “Tanpa SLHS, potensi kejadian serupa bisa terulang. Kami tidak ingin itu terjadi lagi,” ujar Zulkifli.
Pemerintah juga menginstruksikan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengoptimalkan pemantauan rutin melalui puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS). “Semua langkah kami lakukan secara terbuka agar masyarakat yakin makanan yang disajikan aman dan bergizi bagi seluruh anak Indonesia,” kata Zulkifli. (rih)
