KOTA PROBOLINGGO || Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah merupakan instrumen vital dalam penyelenggaraan roda pemerintahan. Guna memastikan pengadaan berjalan efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai aturan, RSUD Ar – Rozy menggelar Workshop Mitigasi Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kota Probolinggo, di Ruang Pertemuan Bale Hinggil, Senin (15/12/2025).
Dibuka Wali Kota Probolinggo yang kali ini diwakili Pj. Sekda Rey Suwigtyo menyampaikan pesan penting terkait pengadaan barjas sehingga mampu menyediakan layanan publik yang berkualitas serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Ada beberapa pesan dari Bapak Wali Kota Probolinggo, yang pertama bahwa setiap aktifitas, setiap upaya tentu ada risikonya. Dalam rangka membentuk tata kelola yang baik, utamanya BLUD di RSUD Ar Rozy ada beberapa hal yang harus dicermati mulai dari memetakan potensi risiko yang bersifat multidimensi, kompleksitas kebutuhan layanan, tuntutan publik yang semakin meningkat terhadap layanan yang cepat, transparan, dan dipertanggungjawabkan, serta perubahan regulasi yang menuntut adaptasi berkelanjutan dalam setiap pengadaan,” ujarnya.
Lebih lanjut Tiyok sapaan akrabnya menyebut, hal – hal yang berkaitan dengan pelayanan harus benar – benar dicermati sehingga lebih maksimal. Oleh karena itu mitigasi risiko pengadaan barang dan jasa bukan sekadar program teknis tetapi merupakan instrumen strategis dalam upaya penyempurnaan tata kelola BLUD.
“Ada beberapa langkah strategis yang perlu kita tegaskan bersama yakni, penguatan sistem manajemen risiko secara menyeluruh, profesionalisasi sumber daya manusia pengadaan, optimalisasi teknologi informasi, penguatan sistem pengendalian internal, penegakan integritas sebagai fondasi tata kelola,” imbuhnya.
Melalui forum ini diharapkan bisa meningkatkan pemahaman peserta mengenai berbagai potensi risiko dan cara mitigasinya, memperkuat kerja sama antar unit, menyempurnakan proses pengadaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.
“Semoga kegiatan ini memberikan manfaat nyata, mendorong peningkatan kualitas tata kelola pengadaan BLUD, serta memperkuat integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” harapnya.
Sementara itu Kabag Umum dan Keuangan RSUD Ar Rozy, Andrean Mei Lauda dalam laporannya menyebut kegiatan workshop mitigasi resiko pengadaan wajib menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, keterbukaan, kompetisi sehat, dan pertanggungjawaban yang jelas.
“Adapun tujuannya, menjamin kelancaran layanan kepada masyarakat, menghindari keterlambatan dan kegagalan pengadaan, menjamin penggunaan anggaran yang efektif dan efisien, meningkatan transparasi dan akuntabilitas, mendukung kepatuhan terhadap regulasi, memastikan kualitas barang/jasa yang diterima, melindungi reputasi BLUD dan pemerintah daerah, serta membantu pengambilan keputusan yang cepat dan tepat,” tambahnya.
Workshop yang diikuti sekira 80 peserta itu, menghadirkan nara sumber dari Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia Jawa Timur Suwarno dan Praktisi Konsultan Barang dan Jasa BLUD Jawa Timur Fasilitator PBJ Level 4 Saifudin Zuhri.(Choy)
