KOTA PROBOLINGGO || Wakil Ketua II bersama Komisi I DPRD Kota Probolinggo mendatangi tiga sekolah. Kedatangan mereka untuk melihat persiapan SPMB agar dapat berjalan maksimal. Namun ada kepala sekolah yang curhat soal banyak murid titipan atau rekomendasi dari luar jalur, Kamis (12/6/2025).
Tiga sekolah yang didatangi yaitu, SD Negeri 1 Tisnonegaran di Jalan Suroyo, SMP Negeri 9 dan SMP Negeri 5 di Jalan HOS Cokroaminoto. Sidak ini bertujuan untuk mengetahui kendala sekolah dalam persiapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.
Di masing-masing sekolah, para wakil rakyat bertemu dengan kepala sekolah. Pada pertemuan tersebut, pihak dewan bertanya pada kepala sekolah soal kendala atau keluhan selama persiapan SPMB.
Kepala SMP Negeri 9 Kota Probolinggo Qomarudin mengatakan, soal kendala atau keluhan SPMB, menurutnya belum ada. Namun, jika berkaca pada tahun sebelumnya, SMP Negeri 9 banyak menolak murid karena kuota terpenuhi.
“Alhamdulillah selama bertahun-tahun tidak pernah ada kendala. Bahkan kami sering menolak setelah kuota terpenuhi. Banyak sekali yang mau daftar disini Pak, Bu. Namun kami mematuhi sistem dari pemkot,” ujar Qomarudin
Menurutnya, tahun ini, untuk kelas 7 SMPN 9 akan menerima 8 rombel (rombongan belajar) dengan total siswa 288. “Sehingga kami memiliki 8 kelas, sama dengan tahun sebelumnya. Jadi tidak ada pengurangan atau penambahan. Nah, hanya saja ditambah jumlah perkelas menjadi 36 siswa,” ucapnya.
Selesai pertemuan, rombongan dewan sempat melihat-lihat kondisi ruang-ruang belajar di SMPN 9. Salah satunya, melihat ruang podcast. Setelah itu, rombongan dewan melanjutkan sidak ke SMPN 5 Kota Probolinggo.
Di SMPN 5 Kota Probolinggo, Kepala Sekolah, Subaidah juga curhat soal titipan. Hal itu terjadi biasanya setelah masa penerimaan hampir selesai.
“Alhamdulillah, sekolah kami difavoritkan masyarakat. Makanya kadang datang bawa surat tuh, rekomendasi ini, rekomendasi itu. Jadi kami jelaskan saja, bahwasanya tidak ada jalur seperti itu,” kata Subaidah.
Selain soal banyaknya titipan, Subaidah juga mengeluhkan soal pengambilan token. Ia berharap pemkot dapat menyosialisasikan secara jelas bahwa token dapat diambil di sekolah terdekat. “Tetapi banyak yang ngambil di SMPN 5 karena daftarnya di sini. Akhirnya, kita kewalahan dan masyarakat menilai sekolah kami yang lambat. Padahal bisa diambil di sekolah manapun,” imbuh Subaidah
Ketua Komisi I DPRD Kota Probolinggo Isah Junaidah mengatakan, sekolah harus meningkatkan fasilitas sekolah. “Sekolah sudah siap SPMB, karena ada penambahan jumlah siswa per rombelnya, maka sekolah harus siap dengan fasilitasnya,” jelas Isah .
Salah satu yang harus disiapkan menurut nya, ialah tenaga pendidik yang mumpuni. “Juga terkait siswa disabilitas. Ini juga sebenarnya membutuhkan kesadaran orang tua atau pendamping anak ya. Harus ada koordinasi juga dengan sekolah. Sehingga anak disabilitas bisa sekolah sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Selanjutnya, Wakil Ketua II DPRD Kota Probolinggo Santi Wilujeng mengatakan saya juga ingin menggali informasi mengenai kesiapan sekolah-sekolah negeri untuk menyambut penerimaan murid baru 2025
“ Sampai saat ini tidak ada kendala yang disampaikan sekolah terkait SPMB di Kota Probolinggo. “Alhamdulillah dari beberapa yang kami kunjungi hari ini semuanya sudah melakukan persiapan yang cukup baik,” ujar Santi.
Ia berharap, SPMB di Kota Probolinggo bisa berjalan dengan lancar, transparan dan sesuai dengan yang diinginkan oleh murid dan sekolah. Sehingga tidak ada lagi ketimpangan antar sekolah negeri maupun swasta.(Choy)
