ISTANBUL — Pemerintah Jerman mengecam keras keputusan Iran yang menetapkan angkatan bersenjata negara-negara Uni Eropa (UE) sebagai organisasi teroris. Langkah tersebut dinilai tidak berdasar dan sarat muatan politik.
Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul, Minggu (1/2/2026), mengatakan keputusan Iran itu merupakan respons atas kebijakan Uni Eropa yang lebih dahulu memasukkan Garda Revolusi Iran (Islamic Revolutionary Guard Corps/IRGC) ke dalam daftar organisasi teroris. Namun, menurut Wadephul, langkah balasan Teheran tersebut tidak akan memengaruhi sikap Jerman maupun UE.
“Tindakan itu tidak akan mengubah posisi kami terhadap IRGC,” ujar Wadephul, seperti dikutip DPA International.
Sebelumnya, Ketua Parlemen Iran menyatakan bahwa berdasarkan hukum nasional Iran, angkatan bersenjata negara-negara Eropa kini dianggap sebagai “organisasi teroris”. Ia juga memperingatkan bahwa Uni Eropa akan menanggung konsekuensi dari keputusan tersebut.
Wadephul menegaskan, penetapan IRGC sebagai organisasi teroris oleh UE merupakan langkah yang tepat dan sudah lama tertunda. Ia menilai IRGC bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran serius, termasuk penindasan terhadap demonstrasi damai, eksekusi terhadap kelompok oposisi, serta keterlibatan dalam penyebaran terorisme lintas negara.
“Mereka yang menindas protes damai, mengeksekusi oposisi, dan menyebarkan teror ke Eropa tidak bisa mengalihkan kritik dengan manuver politik,” kata Wadephul.
Ia juga kembali menegaskan dukungan politik Jerman kepada rakyat Iran yang menginginkan kehidupan yang lebih baik, bebas dari represi dan kekerasan negara.
Di tingkat Uni Eropa, Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Kaja Kallas menyatakan bahwa para menteri luar negeri negara anggota telah sepakat memasukkan IRGC ke dalam daftar organisasi teroris. Menurut Kallas, penindasan yang terjadi di Iran “tidak bisa dibiarkan tanpa respons”.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen turut mendukung keputusan tersebut dan menyebutnya sebagai langkah yang telah lama dinantikan dalam merespons situasi hak asasi manusia dan keamanan internasional yang melibatkan Iran. (rih)
