LUMAJANG || Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K) Jawa Timur mendorong agar prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) diintegrasikan secara nyata dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang. Dorongan itu disampaikan dalam audiensi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lumajang, Selasa (12/8/2025).
Direktur KPS2K Jawa Timur, Iva Hasanah, menegaskan bahwa penerapan GEDSI tak boleh berhenti pada tataran dokumen. “Inklusivitas harus hadir di tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Kami mendorong agar implementasi GEDSI menjadi prioritas dalam program dan kegiatan pemerintah daerah,” ujarnya.
KPS2K menilai, pengarusutamaan GEDSI akan memastikan kelompok rentan—termasuk perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan warga miskin—mendapat manfaat pembangunan secara setara. Langkah ini selaras dengan komitmen pembangunan berkelanjutan yang menempatkan keadilan sosial sebagai pijakan utama.
Bappeda Lumajang menyambut positif masukan tersebut dan berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil. Dalam RPJMD mendatang, setiap program pembangunan diupayakan memiliki indikator keberpihakan terhadap kelompok rentan, baik pada narasi, penganggaran, maupun pelaksanaan.
Audiensi ini menjadi momentum untuk memastikan kebijakan pembangunan di Lumajang bersifat inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh warga. (rih)
