Dalam konferensi pers, Jumat (10/4/2026), Koizumi merespons laporan media Korea Utara yang menyebutkan uji berbagai sistem senjata, termasuk rudal balistik dengan hulu ledak bom tandan, selama tiga hari sejak 6 hingga 8 April 2026. Aktivitas tersebut dinilai menandai peningkatan signifikan kapabilitas militer negara tersebut.
“Kami memandang pengembangan nuklir dan rudal Korea Utara, termasuk peluncuran terbaru, sebagai ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan Jepang serta komunitas internasional. Itu tidak dapat kami terima,” ujar Koizumi.
Penilaian itu diperkuat oleh laporan militer Korea Selatan yang sebelumnya mendeteksi sejumlah rudal balistik diluncurkan ke arah Laut Jepang. Uji coba tersebut kembali memicu kekhawatiran atas stabilitas kawasan Asia Timur.
Koizumi menegaskan, Jepang akan terus memperkuat koordinasi dengan Amerika Serikat, Korea Selatan, serta komunitas internasional guna memastikan implementasi penuh resolusi Dewan Keamanan PBB yang melarang penggunaan teknologi rudal balistik oleh Korea Utara.
Di sisi lain, Koizumi enggan menanggapi protes Rusia terkait investasi perusahaan pesawat nirawak Jepang di perusahaan Ukraina. Ia menyebut isu tersebut menyangkut sensitivitas diplomatik dan aktivitas sektor swasta.
Terkait kemungkinan akuisisi drone buatan Ukraina, Koizumi menegaskan bahwa setiap keputusan pengadaan akan dilakukan melalui mekanisme yang transparan, dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional, efisiensi biaya, aspek pemeliharaan, serta dinamika lingkungan keamanan—tanpa mengacu pada negara pemasok tertentu. (Kyodo/rih)
