JAKARTA || Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi menegaskan bahwa setiap inisiatif perdamaian di Palestina tidak akan efektif selama pendudukan Zionis Israel atas wilayah tersebut masih berlanjut. Menurut dia, penghentian penjajahan merupakan prasyarat utama sebelum proses damai apa pun dijalankan.
“Sebesar apa pun solusi damai dibahas, selama pendudukan masih berlangsung, upaya tersebut tidak akan membuahkan hasil. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengakhiri penjajahan terhadap wilayah Palestina,” ujar Boroujerdi seusai taklimat media di Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Pernyataan itu disampaikan Boroujerdi menanggapi pembentukan Dewan Perdamaian Gaza, sebuah inisiatif yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memimpin proses pemulihan Gaza setelah dua tahun agresi militer Israel. Boroujerdi menilai, melanjutkan proses perdamaian tanpa mengakhiri pendudukan merupakan pendekatan yang keliru dan tidak menyentuh akar persoalan.
Ia mengibaratkan situasi tersebut seperti seseorang yang menduduki sebagian rumah orang lain, lalu mengajak pemilik rumah untuk berunding. “Selama pendudukan itu masih ada, tidak mungkin tercipta kesepakatan yang adil,” kata dia.
Meski demikian, Boroujerdi menyatakan Iran menghormati keputusan negara-negara yang memilih bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza. Ia memahami bahwa setiap negara memiliki kepentingan nasional dan pertimbangan politik yang berbeda dalam menyikapi isu Palestina.
Pekan lalu, Presiden Trump secara resmi mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Badan tersebut melibatkan sejumlah pejabat tinggi AS, antara lain Menteri Luar Negeri Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, serta menantu Trump, Jared Kushner. Dewan ini diklaim bertugas memberikan pengawasan strategis, memobilisasi sumber daya internasional, serta memastikan akuntabilitas selama Gaza bertransisi dari konflik menuju perdamaian dan pembangunan.
Trump juga mengundang puluhan negara untuk bergabung, termasuk Hungaria, Argentina, Azerbaijan, Mesir, Yordania, Kazakhstan, Arab Saudi, dan Turki. Indonesia diketahui menerima tawaran tersebut. Keputusan itu disampaikan melalui pernyataan bersama Kementerian Luar Negeri RI dengan tujuh negara Arab dan Islam lainnya yang dirilis pada Kamis.
Namun, inisiatif tersebut tidak sepenuhnya mendapat sambutan positif dari komunitas internasional. Sejumlah negara Eropa menyuarakan kekhawatiran bahwa Dewan Perdamaian Gaza berpotensi menggeser peran sentral Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam penanganan konflik dan proses perdamaian global. (rih)
