Kabarmetro.id, Kota Probolinggo || Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Benoa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) gelar Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk mengevaluasi Standar Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat. Acara ini berlangsung di Ballroom Bromo Park Jalan Dr,Sutomo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, Kamis (12/9/24) pagi.
Dalam FKP ini, hadir sejumlah narasumber dari berbagai instansi terkait, termasuk Kepala Tim Kerja Itjen dan Pengawasan Pengelolaan SDM Perikanan Pangkalan PSDKP Benoa,DKPP Kota Probolinggo,UPT PPP Mayangan Probolinggo, KSOP Probolinggo.
Tak ketinggalan hadir pula Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang,Dosen Fakultas Hukum UPM Probolinggo, Satwas Lingkup PSDKP Benoa, para Nelayan dan HNPP Samodera Bestari Probolinggo, Pengguna Jasa Layanan SLO Kedatangan Kapal Perikanan,Pokmaswas Serta Media Massa. Acara ini dibuka oleh Musyafak, S.Pi, mewakili Kepala Pangkalan PSDKP Benoa, Edi Purnomo.
Musyafak dalam sambutannya menekankan bahwa KKP memiliki target untuk menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi, hal ini harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kesehatan laut dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.
Dalam upaya mencapai target ini, KKP memiliki beberapa program strategis, di antaranya memperluas wilayah konservasi, penangkapan ikan secara terukur, menjaga daya dukung lingkungan, penataan ruang laut, dan penerapan konsep Ekonomi Biru. Semua program ini bertujuan untuk mengembangkan sektor perikanan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Pangkalan Benoa juga berperan penting dalam memberikan pelayanan terbaik terkait penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) untuk Kapal Perikanan. Untuk itu, kenyamanan pengguna layanan harus selalu ditingkatkan.
Selain itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan, Pangkalan PSDKP Benoa secara berkala melakukan Survei Kepuasan Masyarakat bagi pengguna layanan di wilayahnya. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek pelayanan yang masih perlu ditingkatkan.
Musyafak juga menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai pihak dalam mendukung kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta pelayanan publik. “Kegiatan pengawasan kelautan dan perikanan tidak mungkin dapat berjalan sendiri,” kata Musyafak mengakhiri.(Choy)
Editor : Tundra Meliala
