Kabarmetro.id, Probolinggo || Proyek pembangunan jamban atau sanitasi di dua kecamatan, yakni Sumberasih dan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, sedang menjadi sorotan. Pasalnya, program yang seharusnya membawa manfaat besar bagi masyarakat ini malah terkesan berjalan seperti proyek “siluman” tanpa transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam prosesnya.
Program sanitasi ini sebenarnya merupakan bagian dari inisiatif Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim). Tujuannya mulia, yakni memberikan akses sanitasi layak bagi warga yang belum memiliki jamban. Namun, realita di lapangan jauh dari harapan.
Sejumlah masyarakat di dua kecamatan tersebut mengungkapkan kekecewaannya. Beberapa warga yang jelas-jelas membutuhkan jamban, malah tidak terdaftar sebagai penerima bantuan. Mereka merasa diabaikan, meski telah berulang kali mengajukan diri dan mengikuti prosedur yang ditentukan.
“Saya sudah tinggal di sini bertahun-tahun, belum pernah punya jamban, tapi entah kenapa nama saya tidak masuk dalam daftar penerima bantuan,” ungkap seorang warga di Kecamatan Sumberasih dengan nada kesal.
Salah satu masalah utama yang mencuat dari proyek ini adalah kurangnya keterbukaan informasi publik. Tidak ada pengumuman jelas terkait siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan, atau bagaimana proses seleksi dilakukan. Hal ini menimbulkan dugaan adanya ketimpangan dan nepotisme dalam pelaksanaannya.
Di Kecamatan Wonomerto, situasinya tak jauh berbeda. Sejumlah warga yang rumahnya berada di area yang rawan banjir dan jelas memerlukan fasilitas sanitasi, juga merasa ditinggalkan. Ketidakjelasan ini membuat mereka bertanya-tanya, apakah proyek ini benar-benar bertujuan membantu, atau sekadar formalitas tanpa hasil nyata.
Ketiadaan transparansi ini membuat masyarakat berasumsi bahwa proyek sanitasi ini seperti proyek “siluman” berjalan di bawah radar tanpa pantauan, tanpa informasi yang jelas, dan minim kontrol dari pihak berwenang. Jika hal ini terus dibiarkan, program yang seharusnya menjadi solusi bagi masalah sanitasi justru akan menambah beban keluhan dari warga yang merasa tidak adil.
Selain itu, minimnya pengawasan terhadap proyek ini memunculkan kekhawatiran akan kualitas pembangunan itu sendiri. Apakah jamban yang dibangun sesuai standar? Bagaimana perawatan dan pengelolaannya ke depan? Semua pertanyaan ini menggantung tanpa jawaban dari pihak terkait.
Masyarakat Sumberasih dan Wonomerto berharap ada tindakan nyata dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo, terutama Dinas Perkim, untuk memperbaiki proses ini. Transparansi dan keterbukaan sangat dibutuhkan, baik dalam pemilihan penerima manfaat, pelaksanaan proyek, hingga pengawasan kualitas hasil pembangunan.
Tanpa itu, proyek ini berisiko gagal mencapai tujuannya, yakni meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses sanitasi yang layak. Harapan besar warga kini berada di tangan pihak berwenang, agar mereka yang benar-benar membutuhkan, bisa merasakan manfaat dari program ini.(Dsr)
