Ganjar menyoroti enam program Presiden Jokowi yang saat ini dijalankan menurutnya perlu diperbaiki menjadi lebih baik lagi, terutama terkait ekonomi negara.
Ke-enam program tersebut diantaranya:
1. Pembangunan Infrastruktur
Salah satu hal yang ditekankan adalah pembangunan infrastruktur yang sepi pengguna. Jokowi telah meluncurkan sejumlah megaproyek infrastruktur dengan anggaran sekitar Rp 391,7 triliun, melebihi target sebesar Rp 177,9 triliun pada tahun 2023.
“Di infrastruktur itu sepuluh tahun Pak Jokowi sudah lakukan itu, tetapi ada protes,” tutur Ganjar.
Salah satu proyek utama Jokowi adalah pembangunan jalan tol dan pembukaan 35 bandara baru. Meskipun Ganjar tidak menyalahkan pembangunan tersebut yang telah memberikan akses baru, dia melihat kekeliruan Jokowi dari perspektif ekosistem masyarakat di wilayah tersebut.
Tingkat perekonomian masyarakat di daerah dalam wilayah pembangunan itu dianggap memiliki ketimpangan yang signifikan, dan sebagai hasilnya, infrastruktur yang dibangun tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya.
“Jadi, nilai tambah infrastruktur yang ada dan kota tidak makin berat dengan migrasi, dan desanya bisa tumbuh, dan jangan dijadikan kota, biarkan kearifannya muncul. Istilahnya, negoro moro toto, desa moro coro,” ucap Ganjar.
2. Pembangunan Industri
Ganjar menyoroti perkembangan sektor krusial yang dinilai tidak optimal dalam upaya Jokowi membangun industri seperti pertambangan dan perkebunan. Menurutnya, sektor-sektor penting ini memberikan keuntungan hanya pada pemilik modal, sementara masyarakat menjadi hanya penonton atau korban.
Ganjar menganggap bahwa pemerintah dapat berfungsi sebagai penghubung antara pengusaha besar dan lokal, untuk memastikan bantuan tepat sasaran, yang menurutnya belum terwujud hingga kini.
Menurut Ganjar, pemerintah pusat seharusnya menjadi penghubung antara pengusaha besar dan lokal serta meningkatkan pemanfaatan riset, tetapi hal tersebut belum tepat sasaran. Dia juga menyoroti kurangnya perubahan signifikan dalam pembangunan sektor maritim selama sembilan tahun terakhir.
Misalnya, kelemahan dalam sumber daya kelautan dan perikanan, di mana Indonesia masih kalah dalam jumlah tangkapan ikan dibanding negara tetangga. Ganjar mengatakan bahwa pemerintah seharusnya membantu, bahkan jika itu memerlukan perubahan regulasi.
Pemerintah juga seharusnya lebih aktif dalam mendukung dan mengetahui kendala yang dihadapi dunia usaha di bidang tersebut, termasuk pemberian subsidi solar untuk nelayan.
3. Transisi Energi / EBT
Mantan Gubernur Jateng dua periode tersebut juga menyoroti transisi energi dengan biaya yang tinggi. Rencana pemerintah dalam memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (EBT) diharapkan dapat menjadi sumber pembaharuan dengan potensi 3.700 GW yang dibangun secara bertahap.
Namun, di samping itu, ada biaya yang harus ditanggung untuk menyelamatkan Indonesia dari malapetaka lingkungan. Ganjar mengungkapkan bahwa meskipun EBT dapat mengurangi polusi di Indonesia, jika tidak diimbangi dengan investasi sebesar Rp 1.300 triliun, hal tersebut malah akan menimbulkan bencana bagi negara.
Ganjar berpendapat bahwa dalam transisi hijau, untuk mengurangi kerusakan lingkungan, diperlukan biaya sebesar Rp 1.300 triliun, sedangkan jika ada polusi, biaya yang terserap setara dengan angka tersebut juga.
Ganjar berencana untuk mengundang investor internasional untuk berinvestasi di Indonesia dalam konteks Energi Baru Terbarukan (EBT). Dia menekankan bahwa investasi di Indonesia dalam EBT membutuhkan energi yang besar dari para investor.
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
Dalam hal peningkatan sumber daya manusia, Ganjar akan memperbaiki sistem pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mengevaluasi sistem pendidikan serta menargetkan penurunan angka stunting hingga 12 persen dan angka kematian ibu (AKI). Selain itu, dia berencana untuk membangun sistem pendidikan yang berintegrasi melalui kurikulum siap kerja yang disediakan oleh pihak swasta untuk universitas.
Ganjar juga menekankan urgensi pemanfaatan bonus demografi yang dimiliki Indonesia dalam kurun waktu 10-13 tahun ke depan, agar tidak berubah menjadi masalah demografi yang buruk.
5. Upaya Penyelamatan BUMN
Ganjar menyebut perlu adanya upaya penyelamatan BUMN dari kebangkrutan. Pembangunan infrastruktur yang masif telah mengorbankan sejumlah BUMN.
Ia menekankan bahwa kesiapan yang dipaksakan oleh perusahaan pelat merah dalam mengemban tugas pembangunan proyek telah mengindikasikan adanya indikasi kuat tindakan oknum yang berperan di dalamnya, yang berdampak buruk pada perusahaan-perusahaan BUMN yang terkait.
Ganjar menggarisbawahi perlunya pendekatan yang hati-hati dalam mengelola hal ini dan menegaskan pentingnya menahan diri dalam mengambil keputusan.
Seperti yang telah diketahui, dalam setahun terakhir, terungkap sejumlah masalah di beberapa BUMN Karya yang menyebabkan akumulasi utang vendor dan kegagalan dalam membayar surat utang.
Oleh karena itu, Ganjar telah bersiap melakukan penelitian terhadap perusahaan-perusahaan BUMN Karya, bersama Mahfud MD. Sementara itu, pemerintah telah mengalokasikan dana khusus untuk menyelamatkan BUMN Karya yang hampir jatuh bangkrut karena utangnya.
6. Mengembalikan Fungsi Awal Bulog
Ganjar ingin mengembalikan fungsi awal Perum Bulog. Hal ini dilakukan agar praktik oligopoli dalam sektor pangan dalam negeri dapat dicegah. Ganjar melihat penurunan produksi bawang putih dalam negeri, namun menurutnya, para mahasiswa dari perguruan tinggi dan para peneliti bisa membantu dalam pengembangan varian bawang putih yang sesuai dengan kondisi di Tanah Air.
“Ayo siapa yang bermain? Makelar. Maka petani diminta menanam itu enggak mau. Apa komentarnya? Karena bukan tanaman kita, sulit, ini tanaman subtropis. Ada perguruan tinggi, kasih penugasan,” ujarnya.
Ganjar percaya bahwa sektor pangan seharusnya tidak hanya diarahkan ke pasar. Seharusnya pangan merupakan aset yang harus dikuasai negara karena sangat vital bagi kelangsungan hidup bangsa.
Salah satu upaya perbaikan yang dia tawarkan adalah bekerja sama dengan Brunei Darussalam dan Malaysia dalam mendirikan industri pupuk di Kalimantan.
“Bicara pertanian yang saat ini pupuknya sampai saat ini masih jadi masalah berat, kenapa nggak bangun industri pupuk di Kalimantan, dengan Malaysia dan Brunei Darussalam? Supaya suplainya dekat, supaya enggak oligopoli,” pungkas Ganjar. (Tomi)
