Presiden Prabowo Subianto dalam wawancara bersama jurnalis senior di kediamannya di Hambalang, Bogor, Minggu (6/4).
BOGOR — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat meskipun Negeri Paman Sam mengenakan tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk dari Indonesia. Dalam upaya meredam dampak kebijakan itu, pemerintah mengutus delegasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk berunding langsung di Washington.
Langkah tersebut disampaikan Prabowo dalam wawancara bersama tujuh jurnalis senior di kediamannya di Hambalang, Bogor, Minggu (6/4). Dalam cuplikan wawancara yang ditayangkan TVRI, Selasa (8/4), Prabowo menyampaikan harapannya agar Amerika Serikat memperlakukan Indonesia secara adil dalam hubungan dagang.
“We respect United States. We have been good friends for many, many years, and we are willing, we always invite you to participate in our economy. Kita mohonlah ada perlakuan yang baik,” ujar Presiden.
Pemerintah Indonesia, menurut Prabowo, telah menjalin komunikasi dengan sejumlah tokoh di Washington untuk memulai proses negosiasi. Delegasi akan dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian guna mencari titik temu dan meredakan ketegangan perdagangan kedua negara.
Langkah Efisiensi Impor
Selain merespons kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump, Prabowo juga menyinggung soal efisiensi impor energi. Ia mengaku telah memeriksa proses impor minyak dan gas yang dilakukan selama ini dan menemukan banyak jalur tidak langsung yang melibatkan perantara.
“Saya cek banyak yang enggak jelas. Impornya dari mana? Lewat broker, broker, broker. Langsung saja. Pertamina tentunya harus impor dari negara yang saling menguntungkan,” kata Prabowo.
Presiden menyebut bahwa Amerika Serikat sebelumnya juga pernah menawarkan ekspor minyak dan gas ke Indonesia. Tawaran itu disambut baik oleh Prabowo. “Is Indonesia willing to buy oil and gas from United States? Ya saya bilang: Yes, why not!” ujarnya.
Kebijakan Tarif Resiprokal
Pemerintah AS, di bawah kepemimpinan Trump, mengumumkan kebijakan tarif resiprokal pada 2 April 2025. Kebijakan ini menetapkan tarif dasar sebesar 10 persen terhadap semua negara, yang mulai berlaku pada 5 April 2025. Namun, Indonesia menjadi salah satu dari beberapa negara yang dikenai tarif khusus sebesar 32 persen, efektif 9 April 2025 pukul 00.01 waktu AS Timur atau 11.01 WIB.
Selain Indonesia, negara-negara Asia Tenggara lainnya juga terdampak kebijakan ini, seperti Vietnam (46 persen), Kamboja (49 persen), Thailand (36 persen), Malaysia (24 persen), Filipina (17 persen), dan Singapura (10 persen).
Langkah AS ini menjadi tantangan awal dalam hubungan dagang kedua negara di era pemerintahan Prabowo, sekaligus membuka ruang negosiasi strategis dalam skema kerja sama ekonomi ke depan. (iha)