JAKARTA — Gelombang aksi buruh yang digelar serentak di berbagai kota di Indonesia pada Kamis (28/8/2025) menuntut perhatian serius parlemen. Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal menegaskan bahwa unjuk rasa tersebut merupakan gerakan damai yang mencerminkan aspirasi masyarakat, bukan ancaman bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Ini aksi damai. Jangan paranoid. Aksi seperti ini wajar dalam demokrasi,” ujar Said di Jakarta.
Aksi buruh, yang juga melibatkan mahasiswa, pelajar, dan warga, digelar di depan Gedung DPR/MPR serta sejumlah kantor pemerintahan daerah. Tuntutan yang dibawa tidak hanya soal kesejahteraan pekerja, tetapi juga kritik terhadap kebijakan ekonomi yang dinilai belum berpihak pada rakyat.
Meski DPR menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara dan pegawai selama aksi berlangsung, Said menilai parlemen seharusnya justru membuka ruang dialog. “Kalau aksi kembali digelar, DPR harus mendengarkan dan menyimak betul aspirasi yang disampaikan buruh,” katanya.
Di Jakarta, ribuan massa yang tidak ditemui anggota DPR akhirnya membubarkan diri dan berencana memperkuat konsolidasi di daerah masing-masing. “Gerakan ini akan dilanjutkan di basis daerah. Kami ingin suara buruh terdengar lebih keras,” tegas Said. (rih)
