JAKARTA | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri dugaan aliran dana dalam perkara korupsi proyek perkeretaapian di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Lembaga antirasuah itu mendalami kemungkinan aliran uang kepada mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, melalui staf ahlinya, Robby Kurniawan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan mengonfirmasi sejumlah bukti terkait dugaan tersebut. “Kami masih dalami terkait itu,” ujar Budi di Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Selain menelusuri aliran dana, KPK juga mengkaji kemungkinan adanya pengondisian proyek di DJKA, termasuk apakah hal tersebut dilakukan atas perintah pihak tertentu di Kementerian Perhubungan. Pendalaman ini mencakup peran para pejabat dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan DJKA.
“Penyidik mendalami bagaimana peran pihak-pihak di Kementerian Perhubungan sebagai institusi yang membawahi DJKA, khususnya dalam proses pengadaan,” kata Budi.
Dalam proses penyidikan, Budi Karya Sumadi telah diperiksa sebagai saksi pada 9 Maret 2026. Sementara itu, Robby Kurniawan terakhir menjalani pemeriksaan pada 5 Mei 2026.
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah, yang kini bernama BTP Kelas I Semarang. Dari operasi tersebut, KPK mengungkap dugaan praktik suap dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Seiring pengembangan perkara, KPK telah menetapkan dan menahan 21 tersangka hingga 20 Januari 2026, serta menetapkan dua korporasi sebagai pihak yang turut bertanggung jawab. Kasus ini mencakup sejumlah proyek strategis, antara lain pembangunan jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, pembangunan jalur kereta api di Makassar, serta beberapa proyek konstruksi dan supervisi di Lampegan, Cianjur, dan perlintasan sebidang di wilayah Jawa dan Sumatera.
KPK menduga terdapat praktik pengaturan pemenang proyek yang dilakukan secara sistematis, mulai dari tahap administrasi hingga penentuan pemenang tender. Praktik tersebut diduga melibatkan sejumlah pihak untuk mengarahkan proyek kepada pelaksana tertentu. (rih)
