Oleh : Tundra Meliala
Ketua Umum Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat
SEJARAH sering kali berangkat dari percakapan kecil. Pada 24 Desember 2024, obrolan antara Tundra Meliala, Dadang Rachmat dan Umi Syarifah tampak seperti diskusi ringan antarjurnalis.
Namun, dari percakapan itulah sebuah gagasan yang kelak berdampak struktural bagi dunia pers Indonesia mulai dirumuskan.
“Kita ini sudah mumpuni sebagai jurnalis dan praktisi media. Sudah waktunya membuat karya yang berarti untuk bangsa dan negara,” kira-kira begitu inti pernyataan Tundra. Ia tidak sedang membicarakan liputan eksklusif atau penghargaan jurnalistik. Yang ia maksud adalah sebuah kerja kolektif: membangun organisasi media yang mampu menjawab tantangan zaman –ketika media tidak lagi berdiri di atas satu platform, dan kesejahteraan insan pers semakin tergerus.
Gagasan itu segera menemukan resonansinya. Umi Syarifah dan Dadang Rachmat menyadari bahwa pendekatan asosiasi berbasis platform –media cetak saja, media online saja, atau televisi saja– tak lagi memadai. Lanskap media telah berubah secara radikal. Satu ruang redaksi kini bisa memproduksi teks, video, audio, hingga konten media sosial secara simultan. Media konvergensi bukan lagi masa depan. Ia adalah realitas hari ini.
Dari kesadaran itulah lahir Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI).
Disrupsi Media dan Retaknya Ekosistem
AMKI lahir pada saat yang genting. Dalam satu dekade terakhir, industri media Indonesia mengalami tekanan berlapis. Data Dewan Pers menunjukkan, sejak 2019 hingga 2024, ratusan perusahaan media berhenti beroperasi atau melakukan perampingan besar-besaran. Litbang AMKI sendiri mencatat, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) jurnalis meningkat signifikan pascapandemi, seiring anjloknya pendapatan iklan konvensional.
Belanja iklan nasional yang dulu menopang media arus utama kini beralih ke platform digital global. Laporan Google-Temasek-Bain (e-Conomy SEA) memperlihatkan lebih dari 70 persen belanja iklan digital di Asia Tenggara dikuasai platform global seperti Google, Meta, dan TikTok. Media lokal hanya kebagian remah-remah, meski memikul beban produksi jurnalistik yang mahal dan berisiko.
Konvergensi menjadi jalan keluar sekaligus tantangan. Ia menuntut investasi teknologi, peningkatan kapasitas SDM, dan model bisnis baru. Namun, bagi banyak media kecil dan menengah, konvergensi justru menjadi beban tambahan. Tanpa kolaborasi, transformasi digital hanya akan mempercepat ketimpangan.
Kolaborasi sebagai Jalan Tengah
Di sinilah AMKI memosisikan diri. Bukan sekadar perkumpulan formal, melainkan simpul kolaborasi. AMKI ingin menjembatani kepentingan media cetak, online, televisi, radio, dan platform digital dalam satu ekosistem yang setara.
Namun, jalan AMKI tidak langsung mulus. Proses pengesahan organisasi sempat tertunda selama lima bulan akibat perubahan nomenklatur Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian Hukum. Akta notaris AMKI baru terbit pada Mei 2025. Dalam konteks organisasi baru, jeda ini berpotensi mematikan semangat. Tapi tidak bagi AMKI.
Alih-alih menunggu, roda organisasi tetap berjalan. Kepengurusan dilengkapi, jejaring dibangun, dan kemitraan dirintis. Setelah pengukuhan pengurus pada 30 Juni 2025, AMKI bergerak cepat melakukan audiensi dengan kementerian, lembaga negara, perguruan tinggi, hingga sektor swasta.
Langkah ini mencerminkan satu kesadaran penting: masa depan media tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Ia membutuhkan dialog kebijakan, dukungan regulasi, dan kemitraan lintas sektor –tanpa mengorbankan independensi pers.
Dari Sabang sampai Merauke
Dalam waktu satu tahun, AMKI menjelma menjadi organisasi yang menjangkau berbagai daerah. Kepengurusan provinsi dibentuk, keanggotaan dihimpun, dan media lokal diajak masuk dalam ekosistem konvergensi yang berkelanjutan.
Langkah ini krusial. Sebab, data Dewan Pers menunjukkan lebih dari 60 persen perusahaan pers di Indonesia berada di daerah. Mereka kerap menghadapi tantangan berlapis: keterbatasan modal, tekanan politik lokal, dan rendahnya literasi digital. Tanpa penguatan kolektif, media daerah akan menjadi korban pertama dari disrupsi.
AMKI mencoba menawarkan jalan lain: berbagi sumber daya, pelatihan bersama, hingga advokasi kebijakan. Dalam ekosistem seperti ini, konvergensi bukan sekadar soal teknologi, melainkan juga solidaritas.
Saat Visi Bertemu Aksi
Pada 24 Desember 2025, tepat satu tahun sejak percakapan di Hotel Merlynn Park, AMKI menandai usianya yang pertama. Ia belum sempurna. Tantangan ke depan masih panjang: keberlanjutan finansial media, perlindungan jurnalis, hingga ancaman disinformasi berbasis algoritma.
Namun, satu hal menjadi terang: sejarah memang bisa dimulai dari obrolan biasa, ketika visi bertemu dengan keberanian untuk bertindak.
AMKI adalah pengingat bahwa di tengah gempuran platform global dan disrupsi digital, media Indonesia masih punya pilihan —berjalan sendiri hingga tumbang, atau berjalan bersama untuk bertumbuh. Dalam dunia pers yang kian rapuh, kolaborasi bukan lagi pilihan idealis. Ia adalah kebutuhan mendesak.
