JAKARTA || Direktur Eksekutif Index politica, Denny Charter, memberikan respons kritis terkait usulan Partai Golkar mengenai pengembalian sistem pemilihan kepala daerah ke DPRD. Denny menawarkan solusi jalan tengah yang disebutnya sebagai “Pilkada Asimetris” untuk menata ulang demokrasi lokal Indonesia agar lebih presisi, Jum’at (19/12/2025).
Dalam keterangannya, Denny menilai perdebatan Pilkada tidak boleh terjebak pada pilihan biner antara “semua langsung” atau “semua lewat DPRD”. Menurutnya, model kombinasi adalah jalan terbaik untuk masa depan pemerintahan Indonesia yang efektif, namun tetap demokratis.
Menjaga Marwah Otonomi di Kabupaten/Kota
Denny menegaskan bahwa sesuai amanat undang-undang, titik berat otonomi daerah berada di tingkat kabupaten dan kota, bukan provinsi. Oleh karena itu, pemilihan langsung untuk bupati dan wali kota adalah harga mati.
“Bupati dan wali kota adalah eksekutor utama pelayanan publik—mulai dari kesehatan hingga pendidikan—yang bersentuhan langsung dengan rakyat setiap hari Memilih mereka secara langsung adalah bentuk kedaulatan rakyat yang paling murni,” ujar Denny Charter.
Ia memperingatkan bahwa pemilihan lewat DPRD di tingkat ini justru akan melemahkan akuntabilitas pemimpin terhadap warganya.
Mengoreksi Fenomena ‘Raja Kecil’ dan Federalisme Semu
Di sisi lain, Denny menyoroti paradoks dalam sistem demokrasi saat ini, di mana Indonesia sebagai negara kesatuan justru menjalankan praktik yang “lebih federal dari negara federal”. Pilkada langsung di semua level dinilai telah menciptakan “raja-raja kecil” di daerah yang kerap berjalan sendiri tanpa komando yang jelas dari pusat.
“Mengembalikan pemilihan gubernur ke tangan DPRD bukanlah pengkhianatan terhadap demokrasi, melainkan penataan ulang struktur ketatanegaraan. Di tingkat provinsi, kita membutuhkan efektivitas manajerial dan perpanjangan tangan pemerintah pusat yang solid untuk menjaga keutuhan NKRI,” jelasnya.
Efisiensi Anggaran Triliunan Rupiah
Selain penguatan konsep negara kesatuan, Index Politica mencatat bahwa penghapusan pemilihan gubernur (Pilgub) langsung akan berdampak signifikan pada efisiensi anggaran negara.
“Kita bisa menghemat triliunan rupiah anggaran negara yang sebelumnya habis untuk biaya logistik Pilgub. Dana tersebut bisa dialihkan langsung untuk pembangunan infrastruktur atau peningkatan kesejahteraan rakyat di tingkat kabupaten/kota,” tambahnya.
Solusi Rasional dan Konstitusional
Sebagai penutup, Denny Charter menekankan bahwa model asimetris ini merupakan langkah koreksi untuk memperkuat otonomi daerah yang sesungguhnya sekaligus menegaskan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Ini adalah jalan tengah. Rakyat tetap berdaulat menentukan pemimpin harian mereka di tingkat kabupaten/kota, sementara efisiensi dan koordinasi nasional terjaga di tingkat provinsi,” pungkas Denny.(red)
Sumber : rilis
