JAKARTA || Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan kelompok masyarakat sipil, termasuk Gerakan Nurani Bangsa (GNB), untuk membentuk komisi investigasi independen yang menyelidiki rangkaian kerusuhan pada 25 Agustus serta 28—30 Agustus 2025 di Jakarta dan sejumlah daerah lain.
Kerusuhan yang disebut GNB sebagai prahara Agustus itu ditandai aksi pembakaran, penjarahan, dan bentrokan yang menimbulkan korban jiwa. Tercatat sepuluh orang meninggal, termasuk Affan Kurniawan yang tewas setelah terlindas kendaraan taktis Barracuda milik Brimob Polri.
“Presiden menyetujui pembentukan Komisi Investigasi Independen. Detail format dan mekanismenya akan disampaikan Istana,” kata Lukman Hakim Saifuddin, mewakili GNB, seusai pertemuan dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9) malam.
Menurut Lukman, investigasi independen diperlukan agar unjuk rasa mahasiswa, pelajar, dan aktivis yang berlangsung damai tidak difitnah sebagai penyebab kerusuhan. Ia menegaskan, demonstrasi adalah hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin UUD 1945.
“Demo itu berlangsung damai, tetapi kemudian berubah menjadi tindakan kekerasan, perusakan fasilitas, penjarahan, hingga pembakaran. Untuk menghapus fitnah dan tuduhan saling menyalahkan, harus ada investigasi,” ujarnya.
Lukman menambahkan, komisi independen perlu diisi figur berintegritas tinggi, profesional, dan mandiri dengan kewenangan kuat.
Pertemuan Presiden Prabowo dengan GNB di Istana berlangsung sekitar tiga jam. Hadir sejumlah tokoh lintas agama dan bangsa, antara lain Franz Magnis-Suseno, M. Quraish Shihab, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, KH Ahmad Mustofa Bisri, Kardinal Ignatius Suharyo, Alissa Wahid, Karlina Supelli, Bhikkhu Pannyavaro, hingga aktor Slamet Rahardjo. (rih)
