Pelopor sekolah gratis Alex Noerdin (tengah) saat menerima penghargaan nasional bidang pendidikan dari Kemendiknas tahun 2012. (Foto Arsip)
JAKARTA || Ketika banyak daerah baru menggagas pendidikan tanpa biaya, Musi Banyuasin (Muba) sudah melangkah lebih dulu. Pada 2002, di bawah kepemimpinan Alex Noerdin, kabupaten di belahan tengah Sumatera Selatan ini mencanangkan sekolah gratis dari tingkat dasar hingga menengah. Dua tahun kemudian, kebijakan ini mencakup layanan kesehatan gratis bagi seluruh warga.
Program ini bukan sekadar pembebasan biaya sekolah. Ia dirancang sebagai sistem yang utuh, mulai dari alokasi anggaran, pelatihan guru, hingga pengadaan sarana belajar. Pemerintah Kabupaten Muba mengalokasikan anggaran khusus dalam APBD dan menghapus semua pungutan, termasuk di sekolah swasta yang memenuhi kriteria kerja sama.
Ketika Alex Noerdin menjadi Gubernur Sumsel pada 2008, ia membawa program ini ke level provinsi. Dalam setahun, 16 kabupaten dan kota di Sumsel menerapkannya. Dana pendidikan dialokasikan di atas 20 persen APBD, lebih tinggi dari mandat konstitusi. Program ini bahkan melibatkan perguruan tinggi swasta dan negeri untuk memperluas akses.
Pemerintah pusat menaruh perhatian. Menteri Pendidikan Bambang Sudibyo pada 2009 menyebut Sumsel sebagai provinsi percontohan. Ia menegaskan larangan pungutan dalam pendidikan gratis, kecuali sumbangan sukarela. Prinsip ini menjadi dasar etik dalam menjalankan program.
Keberhasilan Sumsel tak lepas dari komitmen fiskal dan keberanian politik. Dana bagi hasil migas yang melimpah kala itu diarahkan untuk sektor pendidikan dan kesehatan, bukan untuk belanja birokrasi. Alex Noerdin bahkan memangkas anggaran seremoni demi menunjang kualitas guru dan fasilitas sekolah.
Kebijakan ini menjalar ke provinsi lain. Kalimantan Timur, Aceh, dan Sulawesi Selatan mencoba mereplikasi. Namun, studi SMERU 2011 mencatat bahwa keberlanjutan program sangat tergantung pada kapasitas fiskal daerah dan konsistensi pemimpin. Di banyak daerah, program berhenti saat kepala daerah berganti.
Meski Alex tak lagi menjabat, warisannya masih terasa. FKIP Universitas Sriwijaya pada 2021 memberi penghargaan atas inisiatifnya yang membangun sistem pendidikan gratis berkelanjutan. Namun, sejumlah evaluasi muncul. Pada 2023, Ombudsman RI menerima laporan adanya pungutan di sekolah negeri di Sumsel. Dinas Pendidikan Sumsel mengklarifikasi bahwa pungutan resmi dilarang, dan sumbangan harus bersifat sukarela.
Dua dekade sejak digulirkan, program ini memberi dampak nyata: angka partisipasi sekolah di Sumsel meningkat, kesenjangan akses menyempit, dan masyarakat mulai menjadikan pendidikan sebagai hak, bukan beban. Dari Sekayu, semangat ini menjalar ke Nusantara.
Pada Hari Pendidikan Nasional ini, kita diingatkan: perubahan besar dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama—meski dari kabupaten kecil di tepian Sungai Musi. (iha)
