JAKARTA || Selama dua bulan berturut-turut, dapur makanan bergizi gratis di Kalibata, Jakarta Selatan, terus mengepul. Sebanyak 65.025 porsi makanan dibagikan kepada anak-anak sekolah dalam dua tahap pada Februari dan Maret 2025. Namun, hingga April ini, pemilik dapur, Ira Mesra Destiawati, belum menerima sepeser pun pembayaran dari mitranya, Yayasan MBN.
“Klien kami dizalimi. Tak ada dana yang ditransfer,” kata pengacara Ira, Danna Harly, dalam konferensi pers, Rabu (16/4/2025).
Menurut Harly, kliennya bekerja sama dengan Yayasan MBN dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atas nama program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, sejak menandatangani kontrak, Ira mulai mencium kejanggalan. Nilai kontrak disebutkan Rp15 ribu per porsi, namun dalam pelaksanaannya, sebagian dibayar Rp13 ribu. Bahkan, setelah pemotongan sepihak, Ira hanya dihitung Rp12.500 per porsi.
Dana tahap pertama dari BGN sebesar Rp386,5 juta disebut sudah ditransfer ke Yayasan MBN. Namun saat ditagih, pihak yayasan justru berdalih Ira masih berutang sebesar Rp45 juta. Total kerugian, kata Harly, hampir menyentuh angka Rp1 miliar.
Rentan Disalahgunakan
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyebut model kerja sama melalui yayasan seperti ini memang rentan disalahgunakan. “Ini bukan skema asli dari BGN, tapi uji coba. Maka pengawasannya harus diperketat,” kata dia saat dikonfirmasi, Kamis (17/4/2025).
Yahya menyarankan agar pola kerja sama kembali mengacu pada rencana awal: dapur dibangun oleh pihak ketiga, lalu disewa dan dioperasikan oleh BGN sendiri. Ia juga mendorong percepatan regulasi serta rekrutmen besar-besaran pegawai SPPG agar pengawasan langsung di lapangan lebih efektif.
BGN Turun Tangan
Setelah mencuat ke publik, kasus ini masuk tahap mediasi. BGN turun tangan dan mempertemukan kedua pihak. Menurut Harly, Yayasan MBN akhirnya mengakui ada kesalahan teknis dan sepakat mencairkan pembayaran.
“Sudah clear, tinggal pencairan dari yayasan,” ujar Harly, Kamis.
Ia memastikan dapur Kalibata sudah kembali beroperasi hari ini. “BGN bantu cari solusi. Sekarang fokusnya, dapur tetap jalan,” katanya.
Meski konflik mereda, kasus ini menjadi catatan bagi pemerintah. Skema distribusi makan bergizi gratis yang melibatkan pihak ketiga dengan status tidak jelas terbukti menyimpan celah. Celah yang bisa membuat dapur mati, bahkan sebelum nasi sempat disendokkan. (aih)
