Payakumbuh.kabarmetro.id – Peran Wakil Rakyat Daerah Kota Payakumbuh, khususnya Pansus II DPRD Kota Payakumbuh bidang sosial ekonomi dampak wabah Coronavirus Desease 2019, terkesan dilecehkan dan dianggap sepi oleh Pemerintahan setempat.
Pasalnya, kendati kekecewaan Pansus II DPRD Kota Payakumbuh, tentang Bantuan Lansung Tunai Dampak Ekonomi Covid-19 dari APBD Kota Payakumbuh yang telah dialokasikan senilai Rp.11.7 Miliar, berdasarkan Data dari Lurah se-Kota Payakumbuh calon penerima awalnya 12.107 KK, diketahui pencairannya jelang Idul Fitri 1441 H lalu, ditunda Pemko.
Akhirnya Pansus II DPRD Kota Payakumbuh, khusus pengawasan pendistribusian bantuan buat masyarakat yang terdampak ekonomi akibat Covid-19, didapatkan pasca hearing dengan Camat, Lurah serta Ketua LPM, Rabu,3/6 dan Kamis,4/6 setelah dilakukan verifikasi oleh tim di kelurahan, sekarang tinggal 9.764 KK, mintakan agar Pemko tidak menunda- nunda pencairannya.
Dilain tempat, Walikota Payakumbuh, Riza Falepi kepada wartawan ketika ditanya media kenapa sampai terlambat, ungkap walikota karena terjadi miss komunikasi juga. Di antara anggota DPRD diam- diam ikut pula bermain di lapangan untuk menentukan warga penerima bantuan.
Sepanjang penerimanya benar-benar terdampak, rasional, tidak masalah. Tapi, setelah ditinjau ke lapangan, yang terjadi malahan sebaliknya, tuduh Falepi
“Jika tidak dicek ke lapangan oleh tim kota, kemungkinan banyak bantuan yang tidak tepat sasaran. Kita tentu ingin dalam pertanggungjawaban keuangan daerah terkait Covid-19 ini, tidak ada pelanggaran. Jangan sampai pegawai pemko juga yang akan bermasalah dengan aparat penegak hukum nantinya,” kata Riza.
Menurut Walikota, petugas verifikasi menemukan kejanggalan di lapangan, dimana ada di antara warga meski yang bersangkutan sebagai penyedia jasa belum mendapatkan pekerjaan, tapi untuk pembeli BBM kendaraan roda empat, orang tersebut masih sanggup namanya masuk sebagai penerima bantuan.
Sedangkan kesimpulan Hearing Pansus II DPRD Kota Payakumbuh Bidang Sosial Ekonomi dengan Ketua LPM se Kota Payakumbuh, Kamis, 4/6 disepakati 4 Poin.
Dimana, data yang sudah diverifikasi oleh perangkat Kelurahan merupakan Data yang telah final untuk mendapatkan bantuan Dampak Ekonomi Covid-19.
Poin dua, diminta agar Pemko Payakumbuh segera mencairkan dana bantuan dampak covid-19.
Terus poin tiga, diminta DPRD Kota Payakumbuh secara Kelembagaan menyatakan sikap terhadap masyarakat yang terdampak covid-19, bahwa Data yang telah disampaikan Lurah merupakan Data yang sudah final untuk mendapatkan bantuan.
Sedangkan kesimpulan poin ke empat, agar perangkat Kelurahan yang terlibat dalam penanganan Dampak Covid-19 dan petugas Kelurahan yang terlibat diberikan honor dari APBD Kota Payakumbuh.
Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Hamdi Agus dalam pesan singkatnya, kepada wartawan, “Secara kelembagaan semua Pansus akan melaporkan hasil Pansus ke pimpinan DPRD dalam paripurna. Kita menunggu semua laporan dari Pansus, baik Pansus 1-2 dan 3. Secara kelembagaan nanti akan kita rekomendasikan, pungkas Hamdi politis. ( tim ).
