Beranda Sample Page

Sample Page Title

Oleh : Dr. Fadli Zon, M.Sc.
Anggota DPR RI dan Ketua Umum Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM)

Jakarta, kabarmetro.id – Sejak 10 April 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menerapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diikuti beberapa daerah lain Bogor, Depok dan Bekasi. Meski terlambat, akibat kurang responsif pemerintah pusat; namun penerapan status ini masih lebih baik daripada diambangkan sebagaimana berlangsung lebih sebulan ini.

Sesudah Jakarta menerapkan status PSBB, kita berharap Pemerintah tak lagi lambat melangkah ke keputusan-keputusan strategis selanjutnya, yang diperlukan untuk meredam penyebaran Covid-19 di Indonesia. Salah satu keputusan urgen dikeluarkan Pemerintah adalah larangan mudik. Saya heran, kenapa sejauh ini Pemerintah masih tarik ulur isu mudik ini. Masyarakat dibuat bingung oleh berbagai pernyataan yang saling bertentangan soal mudik oleh pejabat-pejabat Pemerintah pusat.

Mudik memang telah menjadi tradisi turun-temurun. Tiap tahun, lebih dari 19 juta orang pulang kembali ke kampung halaman. Jumlah pemudik jauh lebih kolosal, dibanding peserta ibadah haji yang diikuti total 2,4 juta orang. Masalahnya, otoritas keagamaan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, sudah melahirkan sejumlah fatwa tegas melarang atau membatasi ibadah-ibadah keagamaan yang diikuti jamaah dalam jumlah besar, namun larangan serupa belum juga muncul terkait soal mudik. Pemerintah terkesan seperti enggan kehilangan muka dan popularitas jika mengambil keputusan tidak populer tersebut.

Meskipun sudah menjadi tradisi, mudik bukanlah ibadah yang wajib dilakukan. Dan sementara ibadah-ibadah keagamaan wajib saja sudah menyesuaikan diri dengan kondisi kedaruratan, mestinya soal mudik ini lebih mudah dibatasi dan dikontrol Pemerintah. Syaratnya hanya butuh sikap tegas dari Pemerintah alias tidak mencla mencle.

Status PSBB, baik di DKI maupun daerah lainnya, saya kira tak akan banyak artinya jika larangan mudik tak segera diumumkan Pemerintah. Kita tak bisa membayangkan apa jadinya kalau terjadi ledakan jumlah orang terpapar Covid-19 di daerah-daerah. Mengingat kualitas fasilitas kesehatan di daerah belum sebaik di Jakarta, Bandung, Yogya, atau Surabaya. Itu sebabnya, larangan mudik harus segera diumumkan.

Sekjen MUI sudah mengeluarkan pernyataan lebih tegas, mudik tahun ini di tengah pandemi adalah haram. Sejumlah MUI daerah juga sudah mengeluarkan fatwa larangan mudik. Demikian juga Muhammadiyah telah mengumumkan kalau tak mudik adalah sebentuk jihad kemanusiaan. Artinya, lembaga-lembaga keagamaan sebenarnya sudah satu suara menanggapi kondisi darurat ini. Agak aneh malah Pemerintah tidak tegas dan terkesan menunda-nunda dan mengambangkan isu ini.

Sebagai Ketua Umum IKM (Ikatan Keluarga Minangkabau), saya juga telah meminta agar orang-orang Minang di perantauan menunda mudik tahun ini, sampai situasi kondusif. Dalam kondisi normal, pulang kampung, bersilaturahmi tatap muka dengan keluarga besar, memang bernilai ibadah. Namun, dalam situasi seperti sekarang, tindakan itu bisa mendatangkan kemudharatan bahkan menambah masalah.

Itu sebabnya, kami dari IKM meminta kepada seluruh masyarakat Minang untuk ikut berjuang menghentikan penyebaran Covid-19. Caranya dengan tidak mudik, atau menunda mudik ke kampung tahun ini.

Dengan adanya larangan tegas Pemerintah, kita berharap pandemi ini dapat segera diatasi. Mari bekerja sama, saling bahu-membahu untuk mengatasi krisis ini. Kepada Pemerintah, keputusan dan kebijakan harus tepat dan cepat.[] Red

 

RELATED ARTICLES

Naik Kasus Omicron! Moeldoko Tegaskan Perketat Wisata ke Mancanegara

Kabarmetro.id, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, syarat perjalanan ke luar negeri untuk tujuan wisata perlu diperketat sebagai upaya menekan laju kasus varian...

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Nyatakan, Mulai Besok Berlaku Kebijakan Minyak Goreng Satu Harga Rp14.000/Liter

  Kabarmetro.id, JAKARTA - Pemerintah akan menerapkan kebijakan minyak goreng satu harga, mulai Rabu (19/1/22) pukul 00.00 WIB. Dengan kebijakan itu, minyak goreng yang ada...

Kemenag Siapkan 3 Skenario Tentukan Kepastian Haji 2022

Kabarmetro.id, JAKARTA - Pemerintah Indonesia belum mendapat kepastian mengenai penyelenggaran haji tahun 2022. Namun demikian Kementerian Agama (Kemenag) tetap melakukan persiapan haji.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Gelar Komsos Ajak Warga Tertib Prokes

Kabarmetro.id, PROBOLINGGO - Koramil 0820/19 Gending dimasa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level I melaksanakan komunikasi sosial (komsos) di Desa Pajurangan Kecamatan Gending Kabupaten...

Bagikan Nasi Bungkus Serta Ajak Masyarakat Tertib Lalu Lintas dan Prokes, Ini Program Jumat Berkah

Kabarmetro.id, KOTA PROBOLINGGO - Satlantas Polres Probolinggo Kota kembali membagikan ratusan bungkus nasi kepada masyarakat di sekitaran wilayah Kota Probolinggo. Kegiatan rutin yang dilakukan setiap...

Wagub Audy: Sumbar Targetkan Produksi Padi 1.5 Juta Ton di Tahun 2022 

Kabarmetro.id, SUMATERA BARAT - Sebagai salah satu dari 17 provinsi penyangga padi nasional, memegang amanah dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Mendukung program ini, Sumbar...

Bupati Suhatri Bur, Hadiri Tasyakuran Hari Jadi Baznas ke 21, Ini Harapannya

Kabarmetro.id, PADANG PARIAMAN - Dalam rangka perayaan hari jadi Baznas ke 21 yang bertepatan pada 17 Januari lalu, Baznas Padang Pariaman menggelar tasyakuran sekaligus...

Recent Comments