Beranda Sample Page

Sample Page Title

Kabarmetro.id, PADANG PARIAMAN – Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun SPM yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
Pemerintah Padang Pariaman terus berupaya meningkatkan Standar Pelayanan Minimal pada masing-masing Organsasi Perangkat Daerah pengampu,
hal tersebut dibuktikan dengan melakukan evaluasi monitoring SPM oleh Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat di Hall IKK Padang Pariaman pada Selasa (12/10).

Pelaksanaan evaluasi dan monitoring SPM ini langsung dilakukan Plt. Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, Marliosni, S.Sos., M.M yang didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Padang Pariaman, Rudi Rahmad, SE., MM.

Marliosni, S.Sos., M.M selaku Plt. Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Senada dengan itu Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Padang Pariaman, Rudi Rahmad, SE., MM. Menyampaikan bahwa Kegiatan Monitoring Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021di Kabupaten Padang Pariaman ini bertujuan untuk mengetahui data dan informasi perkembangan dan kemajuan pelaksanaan penerapan SPM pada masing-masing OPD pengampu.

Evaluasi monitoring SPM Tahun 2021di Kabupaten Padang Pariaman ini pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui data dan informasi perkembangan dan kemajuan pelaksanaan penerapan SPM pada masing-masing OPD pengampu, dimana penerapan SPM ini guna pemenuhan jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh bagi setiap warga negara,
dalam penerapan SPM tersebut didasarkan pada prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran, ujarnya.

Disisi lain Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama bapak Defriatos, S.Sos., M.M., juga menambahkan bahwa Penerapan SPM diprioritaskan bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya, seperti, SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, SPM PUPR, SPM Perumahan Rakyat, SPM Trantibumlinmas, SPM Sosial.

“Kami berharap dengan adanya kegiatan monitoring ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dapat meningkatkan kinerja suatu kebijakan melalui evaluasi serta dapat mengetahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan, serta sebagai masukan (input) bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik,” ungkapnya.

Kegiatan evaluasi monitoring Standar Pelayanan Minimal(SPM) tersebut dihadiri oleh masing-masing OPD pengampu di lingkungan Pemda kabupaten Padang Pariaman dan beberapa undangan lainnya. (Rd)

RELATED ARTICLES

BKN Sosialisasikan Aturan Kepegawaian dan Penyederhanaan Birokrasi bagi Kepala Perangkat Daerah

  Kabarmetro.id, PADANG PARIAMAN - Penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional, terus dilakukan dari Pusat hingga Daerah. Nantinya, hasil penyederhanaan ini adalah organisasi...

Diawal Tahun Cak Thoriq Kembali Melakulan Penyegaran Pejabat Pemkab Lumajang, Kali Ini 267 Dilantik dan Disumpah

  Kabarmetro.id, LUMAJANG - Bertempat di Pendopo Arya Wiraraja, 267 pejabat di lingkungan Pemkab Lumajang, Rabu (19/1/22)  siang, dilantik. Mereka yang dilantik terdiri dari pejabat...

Bupati Suhatri Bur Dukung Program Peningkatan Mutu Guru dan SDM Aparatur

  Kabarmetro.id, PADANG PARIAMAN - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mempunyai Program Unggulan di bidang Pendidikan, yaitu Program Peningkatan Mutu Guru dan Kualitas Sumber...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

BKN Sosialisasikan Aturan Kepegawaian dan Penyederhanaan Birokrasi bagi Kepala Perangkat Daerah

  Kabarmetro.id, PADANG PARIAMAN - Penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional, terus dilakukan dari Pusat hingga Daerah. Nantinya, hasil penyederhanaan ini adalah organisasi...

Antisipasi Banjir! Dinas PUPR Bersihkan Saluran Air

  Kabarmetro.id, KOTA PROBOLINGGO - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Probolinggo, Jawa Timur melakukan pembersihan sejumlah saluran air di wilayah setempat guna...

Diawal Tahun Cak Thoriq Kembali Melakulan Penyegaran Pejabat Pemkab Lumajang, Kali Ini 267 Dilantik dan Disumpah

  Kabarmetro.id, LUMAJANG - Bertempat di Pendopo Arya Wiraraja, 267 pejabat di lingkungan Pemkab Lumajang, Rabu (19/1/22)  siang, dilantik. Mereka yang dilantik terdiri dari pejabat...

Bupati Suhatri Bur Dukung Program Peningkatan Mutu Guru dan SDM Aparatur

  Kabarmetro.id, PADANG PARIAMAN - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mempunyai Program Unggulan di bidang Pendidikan, yaitu Program Peningkatan Mutu Guru dan Kualitas Sumber...

Recent Comments