Kabarmetro.id, JAKARTA – DPP APDESI (Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia)
DPP ABPEDNAS
(Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional)
DPN PPDI
(Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia)
Sehubungan dengan maraknya pemberitaan tentang “tuntutan Kepala Desa, BPD
dan Perangkat Desa tentang masa jabatan di Gedung DPR RI pada tanggal 17 Januari
2023, demonstrasi dilakukan untuk “menuntut” agar perpanjangan masa jabatan kepala
desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun dengan periodesasi tidak terbatas atau maksimal 3
periode dimasukkan dalam revisi UU no 6 tahun 2014. Maka perlu kami sampaikan bahwa
kami DPP APDESI – DPP ABPEDNAS dan DPN PPDI perlu menyampaikan beberapa Hal
dalam Konferensi Pers ini untuk menjadi pijakan :
1. Bahwa Tuntutan Periodesasi Masa Jabatan Kepala Desa, BPD bukanlah Harapan
Utama dari Kepala Desa, BPD maupun Organisasi Desa, gagasan masa jabatan 9
tahun lebih pada usulan dari beberapa politisi bahkan gagasan Menteri Desa,
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bapak Halim Iskandar, Demontrasi dari
Kepala Desa, BPD dan Perangkat pada tanggal 17 Januari 2023 adalah upaya
menuntut dan mengingatkan kepada Partai Politik, Politisi yang menggulirkan Masa
Jabatan “jangan melempar bola panas gula – gula politik menjelang pemilu” untuk
Merealisasikan Janjinya melakukan Revisi UU NO 6 Tahun 2014 tentang Desa
dengan lebih dahulu memasukkan dalam Prolegnas 2023 dan APDESI,
ABPEDNAS, PPDI selambat lambatnya bulan Oktober 2023 atau sebelum masa
kampanye pemilu dan pilpres 2024. Bilamana realisasi tidak terlaksana maka
APDESI, DPN PPDI dan ABPEDNAS tetap meminta ditegakkan masa jabatan
Kepala Desa, BPD adalah 3 Periode sebagaimana yang tercantum dalam UU no 6
tahun 2014 atau bilamana ada Penambahan Masa Jabatan maka jabatan 3 periode
tidak mengalami perubahan. APDESI, DPN PPDI akan melakukan tuntutan balik
dengan demonstrasi besar besaran bulan Agustus – Oktober 2023 termasuk
diantaranya dengan pemilik partai yang berkampanye tetapi tidak merealisasikan
revisi UU no 6 tahun 2014 tentang Desa termasuk partai politik yang tidak
mendukung.
2. DPP APDESI – DPP ABPEDNAS dan DPN PPDI mendorong dilakukan revisi UU No
6 tahun 2014 tentang Desa dilakukan revisi Konfrehensif dengan meletakkan tujuan
utama yaitu Desa Maju, Mandiri. Pembahasan Revisi Undang Undang tentang Desa
dengan melibatkan organisasi desa sebagai mitra strategis Pemerintah dan DPR RI
perlu dilakukan sebab yang menjalankan UU Desa di lapangan adalah desa, dan 8
tahun cukup kami menjalani dan merasakan hal hal yang perlu dilakukan
pembenahan.
3. APDESI, ABPEDNAS dan DPN PPDI mendorong dan meminta agar APBN 2024
memberikan formulasi besaran Dana Desa yaitu 7-10% dari APBN atau minimal 150
T .Peningkatan Dana Desa akan memberi manfaat untuk pembangunan Desa. (TM)
