JAKARTA — Upaya penyediaan perumahan layak dan terjangkau bagi wartawan kembali dihelat melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) lintas kementerian dan lembaga yang melibatkan Kementerian Perumahan Kawasan dan Pemukiman (PKP), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Tabungan Negara (BTN), serta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Selasa (8/4/2025) di Jakarta.
Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun, turut hadir dalam acara tersebut. Ia menyambut positif kolaborasi yang digagas pemerintah, khususnya dalam mewujudkan program 1.000 unit rumah bersubsidi untuk wartawan.
“PWI siap berperan dalam penyebarluasan informasi dan pengawasan publik terhadap pelaksanaan program ini agar berjalan transparan dan akuntabel,” ujar Hendry, didampingi Ketua Bidang Kerja Sama dan Kemitraan Tundra Meliala.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, kerja sama ini bersifat strategis untuk mendukung percepatan pemenuhan kebutuhan perumahan nasional. Sinergi antarinstansi diharapkan mampu memperbaiki mekanisme pendataan, pembiayaan, hingga regulasi sektor perumahan secara menyeluruh.
“Kita ingin program ini berjalan inklusif dan berkelanjutan. Wartawan menjadi bagian penting dari pembangunan, sudah sepatutnya mendapatkan perhatian dalam akses terhadap perumahan,” kata Maruarar.
Secara teknis, kerja sama ini meliputi tiga aspek utama. Pertama, pendataan kebutuhan perumahan melalui BPS agar kebijakan pembangunan tepat sasaran. Kedua, penyediaan skema pembiayaan terjangkau oleh BTN dan Tapera, mencakup suku bunga rendah dan tenor fleksibel. Ketiga, harmonisasi kebijakan dan regulasi oleh Kementerian Komdigi untuk menciptakan iklim pembangunan yang mendukung.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Maruarar Sirait bersama Meutya Hafid (Menkomdigi), Amalia Adininggar Widyasanti (Kepala BPS), Hirwandi Gafar (Direktur Consumer Banking BTN), serta Heru Pudyo Nugroho dan Sid Herdi Kusuma dari BP Tapera.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang pemerintah dalam mewujudkan akses hunian yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk insan pers. (aih)