BEKASI — Pemerintah akan segera mengoperasikan Sekolah Rakyat mulai tahun ajaran 2025/2026. Program ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Dengan konsep asrama dan kurikulum berbasis karakter, Sekolah Rakyat diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara lebih merata.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, hingga saat ini terdapat 53 unit Sekolah Rakyat yang siap beroperasi, sementara 82 lokasi lainnya masih dalam tahap asesmen. Target awal adalah 100 sekolah di berbagai daerah.
“Kami ingin memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan yang setara dan berkualitas. Pemerintah menanggung seluruh biaya, termasuk makan, seragam, dan asrama,” kata Saifullah Yusuf di Jakarta, Senin (24/3/2025).
Kurikulum dan Pola Pembelajaran
Sekolah Rakyat akan mengadopsi kurikulum nasional dengan tambahan materi khusus yang berfokus pada karakter, kepemimpinan, nasionalisme, serta keterampilan berbasis kebutuhan lokal. Model pembelajarannya menyerupai sekolah berasrama, di mana murid akan mendapatkan evaluasi rutin terkait gizi, kesehatan, kecerdasan, serta kedisiplinan.
“Kami bekerja sama dengan lembaga kompeten untuk mengukur berbagai aspek perkembangan siswa. Laporan hasil evaluasi akan diberikan kepada orang tua setiap semester,” ujar Saifullah.
Selain mata pelajaran formal, siswa juga akan dibekali keterampilan praktis sesuai dengan kondisi sosial ekonomi daerah masing-masing.
Rekrutmen Murid dan Guru
Pendaftaran siswa Sekolah Rakyat akan dibuka mulai 1 April 2025. Syarat utama adalah berasal dari keluarga miskin ekstrem (desil 1) berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Jika kuota belum terpenuhi, pendaftaran akan diperluas ke anak-anak dari desil 2.
Untuk tenaga pengajar, Kementerian Sosial menargetkan rekrutmen 60.000 guru bersertifikasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum memiliki penempatan. Seleksi akan mencakup tes akademik serta penilaian terhadap empati sosial calon guru.
“Kami ingin memastikan guru yang terpilih tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga mampu membangun kepercayaan diri siswa yang berasal dari latar belakang kurang beruntung,” ujar Saifullah.
Guru yang lolos seleksi akan menjalani pelatihan selama satu bulan sebelum mulai mengajar pada Juli 2025. Mereka akan ditempatkan di lokasi yang dekat dengan domisili masing-masing untuk mempermudah mobilisasi.
Pendanaan dan Infrastruktur
Program Sekolah Rakyat sepenuhnya didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembangunan sarana prasarana akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dengan sebagian besar memanfaatkan aset negara yang sudah ada.
“Saat ini kami tengah menghitung kebutuhan anggaran operasional per siswa. Nantinya, besaran biaya akan disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan lokasi sekolah,” kata Saifullah.
Ke depan, pemerintah juga membuka peluang keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur sekolah.
Dengan sistem pembelajaran berbasis karakter dan jaminan fasilitas yang ditanggung sepenuhnya oleh negara, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang selama ini sulit mendapatkan layanan pendidikan berkualitas. (iha)