Kabarmetro.id, Kota Probolinggo – Sejumlah Ormas dan LSM beserta Orang Tua korban dugaan kasus Program Indonesia Pintar (PIP) mendatangi Kantor DPRD Kota Probolinggo. Mereka mendesak dan meminta untuk segera dilakukan RDP terkait kasus dugaan penyelewengan Dana PIP siswa yang telah mencoreng marwah pendidikan.
“Jangan sampai kasus ini menjadi tradisi demokrasi di Kota Probolinggo. Untuk itu, siapa pun yang terlibat dalam kasus ini, kami minta untuk secepatnya diproses melalui RDP bersama DPRD,” tegas Ketua Ormas Squad Nusantara,Bambang Hartono, Senin (22/7/24) siang.
Di Kantor DPRD gabungan Ormas dan LSM ditemui Wakil Ketua DPRD, Fernanda Zulkarnain. Kepada Ketua Ormas dan LSM, Fernanda mengaku akan melakukan tindak lanjut.
“ Laporan ini kita terima, akan kita sampaikan kepada pimpinan, untuk kemudian ditindak lanjuti,” ucap Fernanda.
“ Ini tidak bisa dibiarkan. Anak didik harus mendapat haknya sesuai aturan,Persoalan dugaan tersebut amat memprihatikan dunia pendidikan di Kota Probolinggo. Dana yang seharusnya diterima dan dinikmati penerima manfaat justru diminta penyelenggara pendidikan dalam hal ini wali kelas,” imbuhnya.
Ketua Ormas Gerakan Muda Grib,Sumedi
Diberitakan sebelumnya, dugaan penyalahgunaan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang dilakukan salah satu pihak sekolah, mendapat perhatian serius dari Ormas dan LSM di Kota Probolinggo.
Gabungan Ormas dan LSM tersebut diantaranya, Lingkar Indonesia Hebat (LSM LIHAT),Ormas Gerakan Muda Grib (Gerakan Indonesia Bersatu) serta Ormas Squad Nusantara, Kota Probolinggo.
Orang Tua Siswa, Ismail Nizar mengatakan,Dana PIP itu sudah cair tahun 2022 dan 2023 hal itu diketahui dari keterangan anaknya sendiri, bahkan pencairan itu diterima anaknya sendiri di bank.
Mirisnya uang itu diminta oleh wali kelasnya dengan dalih dipakai atau digunakan untuk membiayai pembangunan gedung sekolah yang juga merupakan pondok pesantren,”ungkapnya.
Saat ditanya, apakah sebelumnya ada pemberitahuan ke orang tua murid,Ismail dengan tegas menjawab tidak ada. Termasuk, uang yang menjadi hak anaknya untuk apa, juga tidak diberitahukan.
”Kami tidak pernah diajak rembuk. Saya tahunya dari anak saya. Mirisnya lagi, ATM dan rekening siswa dipegang lembaga sekolah. Tentang berapa jumlah bantuan PIP yang diterima anaknya, ia menjawab Rp750 ribu selama satu tahun,” jelas Ismail.
.
Ismail juga menyebut, ratusan siswa yang mendapat bantuan PIP diminta sekolah. “Menurut data yang kami tahu, tahun 2022 ada sekitar 320 siswa. Kalau tidak salah untuk tahun 2023 jumlahnya berkurang. Sekitar 310 anak,” tegas Ismail.(Choy)
Editor : Tundra. M