Sekjen Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Sri Mulyono. (Foto: Dok KM). 

JAKARTA || Sekjen Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Sri Mulyono, angkat bicara mengenai pernyataan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebut politik itu kejam karena bisa menghancurkan reputasi seseorang yang telah dibangun puluhan tahun.

“Statemen AHY itu mengingatkan saya pada peristiwa 13 tahun lalu tepatnya tanggal 4 Februari 2013,” ujar Sri Mulyono dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).

Sri Mulyono yang juga eks kader Demokrat ini mengatakan saat itu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang merupakan ayah AHY menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pembina Demokrat.

“Dalam kunjungan ke Arab Saudi tersebut, Presiden SBY mengalokasikan waktu khusus dan tempat khusus di Jeddah untuk berpidato secara khusus meminta kepada KPK untuk menetapkan status hukum Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum,” ujar Sri Mulyono.

Tiga hari kemudian yakni tanggal 7 Februari 2013, lanjut Sri Mulyono, KPK mengeluarkan sprindik tersangka Anas Urbaningrum namun sprindik tersebut bocor dan tidak sah karena tidak melalui gelar perkara dan hanya ditandatangani Abraham Samad, Ketua KPK saat itu.

Menurut dia sebuah “sprindik ilegal” yang kemudian diedarkan kepada pimpinan KPK lainnya untuk diparaf dan kemudian ada yang membatalkan atau menarik parafnya.

“Namun penguasa dan oknum di KPK tidak mau kehilangan muka, 22 Februari 2013 terbit sprindik tersangka baru Anas Urbaningrum yang dipaksakan,” ujar Sri Mulyono yang saat itu masih menjadi kader Demokrat.

Dia mengatakan pemaksaan ini ditemukan oleh Tim Etik dalam Pesan BBM Abraham Samad sebagai berikut “Saya yang ambil alih kasus ini supaya bisa jalan, saya pakai kekerasan sedikit, makanya saya tidak mau tambah runyam”.

Sayangnya, kata dia, Komite Etik KPK tidak memeriksa Blackberry Abraham Samad yang patut diduga ada komunikasi dengan pihak-pihak eksternal yang “memesan” kasus Anas.

“Dan ada hubungan atau tidak, faktanya adalah Ketua Komite Etik, Anies Baswedan, kemudian menjadi peserta Konvensi Capres Partai Demokrat.” ujar Sri Mulyono.

Sri Mulyono mengatakan pembunuhan karakter terhadap Anas Urbaningrum terus berlanjut sampai pada vonis 18 tahun penjara, denda dan uang pengganti yang sangat tidak masuk akal.

“Itulah secuil kisah pembunuhan karakter dan karir politik Anas Urbaningrum oleh penguasa pada saat itu,” kata Sri Mulyono yang bersama Anas kemudian mendirikan PKN.

Dia mengatakan Anas Urbaningrum yang meniti karir politik selama 33 tahun sejak mahasiswa menjadi aktivis sampai menjadi ketua Umum Partai Demokrat akhirnya dihabisi dalam waktu sesaat.

“Saya sangat setuju dan sangat mendukung statemen AHY bahwa politik itu kejam, karir yang dibangun puluhan tahun bisa dihabisi lawan sesaat,” ujarnya.

Faktanya, menurut dia, memang demikian bahkan dari Tanah Suci Jeddah Pembunuhan Karir politik dan karakter seorang Anas Urbaningrum dikumandangkan secara langsung dan terbuka oleh yang mulia Presiden. “Mungkinkah karma sedang bekerja?” tanya Sri Mulyono.

Penjelasan AHY: Politik Kejam!

Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut politik itu kejam karena bisa menghancurkan reputasi seseorang yang telah dibangun puluhan tahun.

Di depan para kadernya, AHY mengatakan bahwa politik kebohongan dan politik fitnah pada akhirnya akan memecah belah sesama anak bangsa.

“Politik kebohongan, politik fitnah, politik yang juga pada akhirnya memecah belah sesama anak bangsa, pembunuhan karakter. Habis kita dalam sesaat, reputasi yang dibangun puluhan tahun bisa dihabisi oleh lawan politik. Kejam politik itu,” kata AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

Ia lalu mengingatkan kadernya agar tidak terpengaruh dengan disinformasi dan misinformasi yang menyebar luas di era yang serba digital ini.

“Kita tidak mudah membedakan mana berita benar, mana berita palsu, mana hoaks, mana fake news, mana yang memang benar-benar terjadi, karena memang era ini juga meniscayakan tsunami informasi mengisi ruang-ruang publik,” kata dia.

AHY melanjutkan, fenomena ini disebut post-truth politics yang tidak bisa dihindari oleh setiap partai politik, termasuk Demokrat.

Sebab itu dia meminta para kader untuk terus melakukan refleksi agar tidak mudah terpecah belah akibat politik fitnah.(rio)