Jakarta, kabarmetro.id – Pengrusakan 43 bangunan milik warga Kampung Baru Harjamukti, Cimanggis Kota Depok sampai saat ini belum jelas siapa yang bertanggung jawab dan kemana ganti ruginya.
Kronologi peristiwa di mulai pada terbitnya surat laporan dari Polres Depok dengan nomor: Spgl/3744/XII/2013/Reskrim yang di tujukan kepada Sdr. Abdul Rachman Kepala Biro DKI Jakarta dari SKU Demokratis tertanggal 10 Desember 2013 untuk dimintai keterangannya.
Surat panggilan terkait atas laporan Sdr. Masruh Hadie, SH.S.Sos sesuai pasal 167 KUH Pidana ” Memasuki pekarangan tanpa seijin pemiliknya” yang diakui milik Kementerian Sekretaris Negara.
Pada tanggal 7 Januari 2014 sekitar pukul 06.00 wib terjadi pengempungan oleh aparat bersenjata lengkap di rumah Kabiro DKI dimana pemilik rumah tidak dipekenankan keluar rumah.
Eksekusi Bagunan tanpa putusan Pengadilan :
Dan pada hari itu terjadi 43 rumah milik warga tanpa ada putusan dari pengadilan atas kepemilikan lahan seluas 5 Ha, 3.5 Ha di akui milik Kemensekneg dan 1.5 Ha milik Dinas Pendidikan Kota Depok.
Selama 6 tahun Lembaga Swadaya Masyarakat Garda P3 ER yang saat ini diketuai oleh Robinson Simanjuntak mencoba melanjutkan pekerjaan dari ketua umum lama yang sudah Almahum dari surat yang sudah keluar maupun yang masuk.
Rabu 24 Juni 2020 Robinson mendatangi Sekretariat Komisi 2 DPR RI menanyakan hasil keputusan rapat dengar pendapat atas laporan lembaga yang telah di limpahkan dari Komnas Ham RI.
Dari hasil kunjungannya Lembaga hanya mendapatkan penjelasan lisan bahwa pengaduan sudah di disposisikan ke Kementerian ATR/BPN tanpa bukti surat disposisi.
Kepada kabametro.id Robinson menyampaikan ” Para pengambil keputusan harus kita ingatkan hanya satu visi yaitu Visi Presiden…
PERPRES NOMOR 148 TAHUN 2015.
INPRES NOMOR 2 TAHUN 2018″. Sakitnya 43 warga pemilik bangunan masih terasa sampai saat ini. [] Red
