BerandaNewsMusyawarah Pembentukan PPPSRS Kalibata City Sabtu Besok Diduga Cacat Formil

Musyawarah Pembentukan PPPSRS Kalibata City Sabtu Besok Diduga Cacat Formil

Kabarmetro.id, JAKARTA – Rapat yang dilangsungkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan lingkungan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta pada tanggal 14 Desember 2023, dipimpin oleh Meli Budiastuti SE, Kepala Bidang Regulasi dan Peran Serta Masyarakat, mewakili Kepala Dinas, menemukan bahwa proses musyawarah pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) di Kalibata City, Jakarta Selatan, ternyata melanggar peraturan gubernur karena tidak berdasar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) PPPSRS.

Rapat yang dihadiri oleh Biro Hukum DKI, Biro Pemerintahan DKI, Camat Pancoran, serta Panitia Musyawarah (Panmus) Pembentukan PPPSRS Kalibata City dan juga para anggota Tim Verifikasi (TimVer) PPPSRS Kalibata City itu lalu menugaskan kepada 4 anggota TimVer untuk menjalankan tugas verifikasinya sebelum proses pembentukan PPPSRS di Kalibata City dapat dilanjutkan. Sedianya, musyawarah yang dimaksud akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 16 Desember 2023.

Ichsan Hadjar, salah satu anggota TimVer PPPSRS Kalibata City yang hadir menyatakan, “Saya menyampaikan hanya sesuai yang saya alami, bahwa selama ini TimVer tidak pernah menerima Daftar Pemilih Sementara (DPS) dari developer dengan nama dan kontak yang dapat dihubungi agar bisa kami verifikasi. Jadi tentu saja kami tidak dapat bekerja memverifikasi DPS agar bisa menyusun DPT. Proses sampai terbitnya berita acara pada tanggal 17 Juni 2023 dipimpin langsung oleh developer, termasuk penentuan jadwal dan kapan harus menandatangani DPT.”

“Tadi dalam rapat, saya diberi DPT oleh pimpinan rapat dan saya anggap sebagai informasi saja, karena bukan DPT hasil saya melakukan verifikasi tapi DPT yang disiapkan developer, dan tidak ada nilainya karena bukan hasil kerja seluruh TimVer. Kemudian pimpinan memerintahkan untuk memberikan DPS dengan disertai kontak person pemilik unit sarusun terlebih dahulu agar 4 orang anggota TimVer dapat mulai melakukan verifikasi. Dan tadi di rapat, saya juga meminta agar proses pembentukan PPPSRS Kalibata City yang berjalan saat ini ditunda sampai terbitnya DPT yang ditetapkan bersama oleh seluruh TimVer, serta developer hanya bersifat sebagai Fasilitator, bukan untuk memimpin rapat TimVer.”

“Selain itu, saya sebenarnya sudah beritikad baik menjalankan hasil rapat. Setelah rapat tadi, saya mencoba meminta DPS kepada wakil dari Developer dan Panmus yang hadir, tetapi tidak direspon dengan baik. Saya berharap agar DPRKP selaku Pembina untuk dapat memfasilitasi dokumen DPS ini dan menunda pelaksanaan Musyawarah yang dihasilkan oleh TimVer secara pleno. Kami sangat menyayangkan jika pelaksanaan musyawarah kedua yang akan digelar tanggal 16 Desember besok dihadiri oleh DPRKP, sementara hasil pertemuan pada Kamis tanggal 14 Desember belum dipenuhi atau ditindaklanjuti. Dan jika pelaksanaan Musyawarah dihadiri oleh DPRKP tanpa adanya tindak lanjut hasil rapat tentu hal ini bisa dianggap mencederai proses pembentukan PPPSRS di Kalibata City.”

Peraturan Gubernur DKI no. 133 tahun 2019 menyatakan bahwa proses pembentukan Panitia Musyawarah PPPSRS maupun pemilihan pengurus PPPSRS hanya dapat berjalan apabila sudah ada DPT untuk satu lingkungan rumah susun hasil dari verifikasi para anggota TimVer. DPT ini baru sah jika ada berita acara pengesahan yang ditandatangani oleh seluruh anggota TimVer. Sementara itu dalam berita acara pengesahan DPT Kalibata City yang beredar di kalangan warga, ada beberapa anggota TimVer yang tidak bertanda tangan.

RM. Bambang Setiawan, Sekjen APERSSI yang sangat berpengalaman dalam mendampingi proses pembentukan PPPSRS di berbagai apartemen di seluruh Indonesia memberikan pendapatnya, “Perlu dipahami, DPT adalah hak konstitusi Pemilik Sarusun agar dapat menyampaikan hak suara berdasarkan asas ‘setiap Pemilik memiliki satu hak suara meski memiliki lebih dari satu sarusun.’ Sehingga dari proses verifikasi hingga ditetapkannya DPT harus memastikan setiap Pemilik Sarusun dapat menyampaikan hak suara dan tidak ada hak suara ganda.”

“Daftar Calon Pemilih Sementara per tower yang diumumkan oleh Pelaku Pembangunan harus diverifikasi dulu oleh TimVer menjadi DPS Tower. Kemudian dikoordinasikan dengan tower lainnya sehingga dihasilkan DPS lingkungan Rusun. Setelah tidak ada klaim dari Pemilik Sarusun dan penulisan nama telah disesuaikan dgn KTP, maka baru ditetapkan DPT dalam Berita Acara Penetapan DPT yang dittd oleh seluruh Anggota TV serta diketahui oleh pejabat DPRKP, Sudin PRKP, dan Lurah. DPT tersebut kemudian diumumkan dan menjadi acuan undangan Rapat Pembentukan Panitia Musyawarah.”

Sampai saat berita ini diturunkan, Mata Pers mendapat laporan bahwa DPT tersebut sama sekali belum pernah diumumkan kepada para pemilik Kalibata City sejak dinyatakan ditetapkan pada 17 Juni 2023 lalu. DPT itu dinyatakan telah ada, padahal faktanya ada 4 anggota TimVer yang tidak bertanda tangan karena merasa tidak pernah menyusun DPT tersebut.

Salah satu anggota TimVer yang tidak ingin disebut namanya menyampaikan kepada Mata Pers, “Saya tidak bisa hadir dalam rapat itu karena tidak sempat untuk minta izin dari tempat kerja saya. Bayangkan saja, undangan bertanggal 12 Desember untuk rapat tanggal 14 Desember, baru diinformasikan oleh Pengelola pada tanggal 13 Desember malam hari. Mana sempat kami menyampaikan kepada atasan untuk minta izin untuk hadir pada rapat tersebut. Tapi dari yang saya dengar bahwa 4 orang anggota TimVer harus menyelesaikan verifikasi adalah hal yang sangat tidak masuk akal karena DPT bukan hanya terdiri dari daftar pemilih untuk 4 tower saja, tapi menjadi satu untuk seluruh pemilik dari keseluruhan 18 tower yang ada di Kalibata City, dan ini bukan pekerjaan sekejap mata. Musyawarah kedua pembentukan PPPSRS akan diadakan oleh Panmus pada tanggal 16 Desember 2023, hanya 1 hari untuk bekerja, ini mustahil dipenuhi apalagi data yang dijanjikan oleh Dinas hanya berupa DPS dan nomor telepon pemilik. Sebagai gambaran, di Tower A sampai G saja tiap tower ada sekitar 900 unit hunian dan 50 unit kios, sementara hanya ada 1 orang TimVer untuk tiap tower tersebut. Berapa lama waktu yang diperlukan?”

“Terlebih lagi, yang disampaikan dalam rapat itu hanya menyangkut 4 tower, bagaimana dengan unit hunian dan kios di 14 tower lain yang juga perlu diverifikasi karena ada data-data pemilik yang lintas tower? Tidak mungkin DPT disusun hanya hasil verifikasi dari 4 tower saja.”

“Pada dasarnya, TimVer, telah berkali-kali menyampaikan kepada DPRKP untuk minta difasilitasi menjalankan tugasnya memverifikasi DPS ini, sejak bulan Juni 2023, tetapi tidak mendapat solusi dari DPRKP. Solusi yang ditawarkan pada rapat tanggal 14 Desember 2023 tidak menghapus cacat formil yang telah terjadi. Bahwa rapat pembentukan Panmus pada tanggal 28 Oktober 2023 tidak berdasarkan DPT yang telah diverifikasi oleh TimVer untuk seluruh lingkungan Kalibata City.”

Sementara itu, Grace Tambunan, salah satu tokoh masyarakat Kalibata City menyampaikan, “Harus disadari bahwa ranah atau wilayah DPT per Tower itu tidak ada dasar hukumnya. Ada 18 tower di Kalibata City namun DPT itu hanya satu, menaungi seluruh Lingkungan Rumah Susun. Dan seluruh anggota tim verifikasi harus bekerja sama untuk mengonsolidasikan data, dari yang awalnya DPS per Tower, menjadi DPS untuk seluruh Kalibata City, dan lalu diverifikasi lagi agar bisa jadi DPT untuk seluruh Kalibata City.”

“DPT itu nyawa dari seluruh proses ini. Jangan dianggap itu hanya lembaran kertas berisi nama-nama saja. Tapi sah tidaknya, mati hidupnya proses pembentukan PPPSRS itu ditentukan oleh DPT ini. Oleh karena itu sejak saya tahu bahwa pembentukan PPPSRS di Kalibata City tidak berdasarkan DPT, maka saya menolak untuk berpartisipasi, karena itu berarti saya turut melanggar hukum.”

Antonius Barus, warga yang juga berprofesi sebagai ahli hukum menyatakan, “Hasil rapat kemarin yang menyatakan bahwa 4 orang anggota TimVer yang belum menandatangani berita acara diminta untuk menyelesaikan proses verifikasi menunjukkan secara tegas dan terang bahwa proses verifikasi saja belum selesai, artinya DPT Kalibata City belum ada. Pergub menetapkan bahwa harus ada DPT dahulu sebelum proses bisa dilanjutkan, tidak bisa dibolak-balik tahapannya. Oleh karena itu seluruh proses pembentukan PPPSRS yang berjalan saat ini cacat formil dan tidak sah, baik Panmus yang terbentuk pada 28 Oktober maupun musyawarah tanggal 8 Desember kemarin dan tanggal 16 Desember besok.”

Dari tiga paket calon pengurus PPPSRS, dua di antaranya menyatakan sikapnya. Calon ketua dari paket calon pengurus nomor urut satu, yakni Iskandar Alamsjah mengatakan, “Sejak awal kami sudah menanyakan ke Panmus, ini mana DPT-nya. Kalau tidak ada DPT, bagaimana bisa diverifikasi siapa yang hadir di dalam musyawarah. Tapi kami tidak pernah mendapat jawaban yang jelas. Kami minta salinan DPT, tapi juga tidak diberikan. Dengan adanya kejelasan dari rapat ini bahwa DPT memang tidak ada, maka kami tidak bisa melanjutkan keikutsertaan kami dalam proses ini.”

Nyimas Rachmadina, calon ketua dari kubu paket calon pengurus nomor urut tiga juga mengatakan, “Kami juga telah mempertanyakan DPT ini. Ini bukan main-main. Hak suara warga bisa hilang atau malah digunakan oleh orang-orang yang tidak berhak. Hal ini sudah terjadi berulang kali, adanya joki-joki saat rapat, seperti yang dulu pernah terjadi tahun 2015 dan tahun 2019. Kami tidak ingin terulang kembali, jadi kami meminta DPT-nya. Jika tidak ada, bagaimana legitimasi dari proses ini?”

Dua dari tiga pasangan calon memprotes tidak adanya DPT PPPSRS Kalibata City. Tidak adanya DPT membuat proses pembentukan PPPSRS, bahkan sejak pembentukan Panmus, merupakan proses yang cacat formil, ilegal atau melanggar hukum.

Bambang menyampaikan lagi, “Catatan penting bagi DPRKP adalah, apabila Panmus ini yang pembentukannya tanpa ada DPT, tetap bersikukuh menyelenggarakan musyawarah kedua pembentukan PPPSRS tanpa adanya DPT juga, maka hasilnya sebaiknya tidak dicatatkan oleh DPRKP.”

CP:
Zein Isa +6285-5887-6000 / Nyimas Rachmadina +62 821-1235-2989