Kabarmetro.id, LUMAJANG – Peristiwa pungutan di lingkungan SMKN (Sekolan Menengah Kejuruan Negeri) Tempursari Lumajang, hingga kini terus menjadi sorotan, Rabu (13/9/23).
Beberapa waktu sempat seperti lenyap dari permukaan, akan tetapi ternyata pada media ini, H. Romli Efendi Ketua LSM LBSI (Lumajang Bergerak Satu Indonesia) melontarkan pernyataan yang mengejutkan.
H. Romli berkata, mengaku sudah melakukan audensi dengan pihak di Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Kabupaten Lumajang, Selasa kemarin.
“Ada beberapa hal yang kami sampaikan. Kami bahas dengan dinas yang berkewenangan pada ranah sekolah tingkat sekolah tingkat atas, satu diantaranya kami sampaikan dan kami bahas tentang SMKN Tempursari yang sempat viral di media massa. Ini tentu tidak boleh dibiarkan, kami sudah membaca narasinya dan menurut saya, dinas harus menindaklanjuti. Sehubungan dengan itu, kami akan terus kawal,” kata H. Romli.
Diberitakan sebelumnya, pihak sekolah sempat bungkam, senada sudah berketetapan jika apa yang dilakukan adalah hal yang sudah benar. Akan tetapi dilain sisi, keluhan – keluhan wali murid terus bergulir, akan tetapi tak memiliki ruang untuk menyampaikannya.
Lambat laun pasca awak media terus berusaha mencari titik kebenaran dibalik informasi yang dihimpun, Sutaji Ketua Komite SMKN Tempursari akhirnya berhasil diwawancarai. Sebut dia, sebagian dari hasil pungutan tersebut, diperuntukkan untuk membayar guru sukwan yang menurutnya banyak.
“Banyak poin di sana yang perlu kita sikapi. Memang ini peristiwanya sudah sekira tiga bulan lalu terangkat kepermukaan. Akan tetapi hasil analisa kami, sampai saat ini belum ada tindakan dari pihak terkait. Kami akan kawal ini, jika dalam beberapa waktu tidak ada tindak lanjut kami akan bersurat ke Gurbernur Jatim dan instansi – instansi terkait. Peristiwanya ada, konfirmasi dari Komite ada, sudah jelas itu semua. Singkat saja satu diantaranya, kalau anggaran di sekolah tidak cukup untuk bayar guru sukwan, ya jangan nambah – nambah guru lagi. Apalagi membebani wali murid. Ada mekanisme sendiri itu, negara sudah menyiapkan itu semua,” imbuh H. Romli.
Ditanya hasil audensi dengan Cabang Dinas, pria yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Lumajang periode 2004 – 2009 itu menyampaikan, jika dinas akan menindaklanjuti hal tersebut, guna memperjelas dugaan – dugaan yang ada.
“Akan segera ditindaklanjuti. kasihan, wali murid di sana mengeluh. Kaki apresiasi Cabang Dinas sudah menerima kami dengan baik, tentu kami akan kawal tindakan yang dilakukan, semoga program – program pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, akan berjalan optimal khususnya di Kabupaten Lumajang,” tukasnya.
Selebihnya, lokasinya yang jauh / ujung barat berbatasan dengan Kabupaten Malang, H. Romli menduga, ada niatan dari oknum – oknum yang beranggapan lemah dari sisi pengawasan. (Agus)
