Beranda Sample Page

Sample Page Title

Kabarmetro.id, JAKARTA – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang digelar secara serentak pada 2020 dan 2021, menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.

Pada tahun 2020, Pilkades digelar di sebanyak 1.296 Desa terdiri atas 24 Kabupaten/Kota, dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 4.221.476 orang.

Sedangkan, pada 2021 pertanggal 25 Mei ada sebanyak 2.394 Desa dari 36 Kabupaten/Kota yang menggelar Pilkades. Dengan jumlah pemilih sebanyak 4.183.425 orang. Selanjutnya, masih ada 187 Kabupaten/Kota yang bakal melaksanakan Pilkades tahun ini.

Gelaran itu terbilang sukses, meski dilaksanakan ditengah pandemi Covid-19. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya klaster penyebaran baru di daerah pelaksana Pilkades, dan ditopang oleh penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapannya, sebagai upaya mencegah penularan pandemi Covid-19.

Di sisi lain, angka rata-rata partisipasi pemilih pada Pilkades 2020 berhasil mencapai angka 76.17 persen. Sementara pada Pilkades 2021, per 25 Mei persentase kehadiran pemilih sebanyak 79,05 persen.

Capaian dalam gelaran Pilkades ini, tak lepas dari peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes). Melalui komponen tersebut, Kemendagri berupaya melakukan sejumlah langkah preventif, agar Pilkades berjalan aman dan terhindar dari penularan Covid-19.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes Yusharto Huntoyungo menjelaskan, sejumlah langkah strategis yang dilakukan Kemendagri.

Misalnya di bidang regulasi, Kemendagri menerbitkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades. Salah satu poin penting dalam aturan itu, yakni terkait dengan penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapannya.

Regulasi ini kemudian diperkuat dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 141/6698/SJ tentang Jumlah Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pilkades Serentak di Era Pandemi Covid-19.

Dalam aturan yang ditandatangani 10 Desember 2020 itu, diatur batas maksimum kapasitas setiap TPS sebanyak 500 pemilih. Ini untuk menghindagri kerumunan, sehingga potensi penularan dapat dihindari.

Selain itu, lanjut Yusharto, dengan pembatasan ini membuat para petugas tak terlalu banyak menguras energi dan lebih menghemat waktu pelaksanan.

Disisi lain, pelaksanaan Pilkades juga dilakukan pengawasan untuk memastikan protokol kesehatan dijalankan oleh semua pihak. Yang diawasai oleh berbagai unsur, diantaranya pihak Kepolisian tingkat Kecamatan, Koramil, Satpol PP, Linmas Desa, serta melibatkan Satgas Covid-19 dari Puskesmas maupun Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Selain itu, Kemendagri juga menerjunkan tim pemantau ke lapangan untuk memantau penerapan protokol kesehatan.

Yusharto menuturkan, bahwa regulasi yang diterbitkan Kemendagri juga dikoordinasikan dan disosialisasikan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten/Kota pelaksana Pilkades.

“Mereka didorong agar turut terlibat dalam menyukseskan Pilkades, seperti melakukan pengamanan dari berbagai potensi gangguan, sekaligus memastikan protokol kesehatan berjalan,” kata Yusharto.

Dalam memenuhi kebutuhan protokol kesehatan, Kemendagri juga menegaskan kepada pemerintah daerah yang melaksanakan Pilkades, bahwasannya kebutuhan itu dapat dipenuhi melalui penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Sementara itu, lanjut Yusharto, Kemendagri juga memfasilitasi kebutuhan data terkait Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada daerah yang melaksanakan Pilkades.

Fasilitasi yang dilakukan melalui Surat Mendagri Nomor 141/1127/BPD ini, untuk menjadi bahan masukan penyusunan DPT di tingkat Desa, maupun instumen verifikasi kesesuaian dalam penyusunan DPS ke DPT.

“Per tanggal 5 Mei 2021 terdapat 39 kabupaten/kota yang telah memperoleh fasilitasi dimaksud,” ujar Yusharto.

Tak hanya itu, Kemendagri juga mendorong penerapan sistem pemungutan suara secara elektronik (e-voting) melalui Surat Mendagri Nomor 141/1115/BPD pada Maret 2021. Langkah ini sebagai upaya untuk meminimalisasi permasalahan atau sengketa, khususnya terkait keabsahan surat suara dan tumpang tindih DPT.

“Beberapa langkah strategis tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah kabupaten/kota, dalam melaksanakan Pilkades Serentak 2021 yang aman dan bebas klaster baru penyebaran Covid-19,” pungkas Yusharto. (Red/Puspen Kemendagri)

RELATED ARTICLES

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Nyatakan, Mulai Besok Berlaku Kebijakan Minyak Goreng Satu Harga Rp14.000/Liter

  Kabarmetro.id, JAKARTA - Pemerintah akan menerapkan kebijakan minyak goreng satu harga, mulai Rabu (19/1/22) pukul 00.00 WIB. Dengan kebijakan itu, minyak goreng yang ada...

Kemenag Siapkan 3 Skenario Tentukan Kepastian Haji 2022

Kabarmetro.id, JAKARTA - Pemerintah Indonesia belum mendapat kepastian mengenai penyelenggaran haji tahun 2022. Namun demikian Kementerian Agama (Kemenag) tetap melakukan persiapan haji.

Presiden Jokowi: Pandemi Tidak Boleh Menghentikan Transformasi Besar Ekonomi

Kabarmetro.id, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia tidak boleh menghentikan transformasi besar ekonomi yang...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

BKN Sosialisasikan Aturan Kepegawaian dan Penyederhanaan Birokrasi bagi Kepala Perangkat Daerah

  Kabarmetro.id, PADANG PARIAMAN - Penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional, terus dilakukan dari Pusat hingga Daerah. Nantinya, hasil penyederhanaan ini adalah organisasi...

Antisipasi Banjir! Dinas PUPR Bersihkan Saluran Air

  Kabarmetro.id, KOTA PROBOLINGGO - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Probolinggo, Jawa Timur melakukan pembersihan sejumlah saluran air di wilayah setempat guna...

Diawal Tahun Cak Thoriq Kembali Melakulan Penyegaran Pejabat Pemkab Lumajang, Kali Ini 267 Dilantik dan Disumpah

  Kabarmetro.id, LUMAJANG - Bertempat di Pendopo Arya Wiraraja, 267 pejabat di lingkungan Pemkab Lumajang, Rabu (19/1/22)  siang, dilantik. Mereka yang dilantik terdiri dari pejabat...

Bupati Suhatri Bur Dukung Program Peningkatan Mutu Guru dan SDM Aparatur

  Kabarmetro.id, PADANG PARIAMAN - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mempunyai Program Unggulan di bidang Pendidikan, yaitu Program Peningkatan Mutu Guru dan Kualitas Sumber...

Recent Comments