Jakarta || Sebagian besar masyarakat Indonesia belum sepenuhnya memahami sistem perpajakan, termasuk perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perubahan kecil dalam tarif pajak sering dianggap berdampak luas pada semua lapisan masyarakat, padahal kenyataannya, dampaknya lebih signifikan pada kelompok tertentu. Ketidaktahuan ini sering dimanfaatkan oleh kelompok ekonomi tertentu untuk membentuk opini publik yang mendukung kepentingan mereka.
Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% yang mulai diberlakukan di Indonesia adalah salah satu contoh kebijakan yang memicu resistensi di berbagai lapisan masyarakat. Meskipun pemerintah telah menegaskan bahwa barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan layanan kesehatan tetap bebas PPN, narasi bahwa kenaikan ini “merugikan masyarakat luas” terus digaungkan. Hal ini mengaburkan fakta bahwa kebijakan tersebut lebih berdampak pada kelompok ekonomi atas, khususnya bisnis besar di sektor barang dan jasa mewah.
Kebijakan PPN 12% dan Relevansinya terhadap PKP dan Non-PKP
DGalam sistem perpajakan Indonesia, pengusaha yang memiliki omzet tahunan di atas Rp4,8 miliar diwajibkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kewajiban ini membuat mereka harus memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas transaksi mereka. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% relevan dengan kelompok ini, karena mereka yang berada di segmen PKP adalah pelaku usaha besar yang terkena dampak langsung dari kenaikan tarif.
Sebaliknya, pelaku usaha kecil dengan omset di bawah Rp4,8 miliar (non-PKP) tidak diwajibkan memungut PPN. Hal ini berarti bahwa kenaikan tarif PPN tidak langsung mempengaruhi barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke bawah, karena barang kebutuhan pokok dan layanan esensial juga dikecualikan dari pengenaan PPN.
Resistensi dan Kepentingan Kelompok Ekonomi Atas
Penolakan terhadap kenaikan PPN ini, termasuk demonstrasi sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan masyarakat luas. Sebaliknya, resistensi ini kemungkinan besar digerakkan oleh kelompok ekonomi atas, khususnya para konglomerat dan pelaku bisnis besar yang merasa dirugikan secara langsung.
KTenaikan PPN berdampak signifikan pada sektor barang dan jasa mewah, seperti properti kelas atas, kendaraan premium, barang impor, dan pariwisata eksklusif. Konsumen di segmen ini cenderung lebih sensitif terhadap kenaikan harga, yang dapat mengurangi permintaan dan, pada akhirnya, memgurangi pendapatan bisnis besar. Resistensi ini sering kali didorong oleh:
1. Kekhawatiran terhadap penurunan margin keuntungan jika kenaikan PPN tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada konsumen.
2. Kompleksitas administrasi pajak yang lebih tinggi, termasuk risiko audit yang lebih ketat.
3. Persaingan internasional, karena konsumen kaya dapat beralih ke pasar luar negeri untuk menghindari kenaikan harga di dalam negeri.
PTolitisasi Isu dan Strategi Elite Ekonomi
Resistensi terhadap kenaikan PPN juga memiliki dimensi politik. Kelompok elite ekonomi sering memanfaatkan akses mereka ke media dan pembuat kebijakan untuk membangun narasi bahwa kebijakan ini merugikan masyarakat secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, mereka bekerja sama dengan aktor politik untuk menekan pemerintah agar melonggarkan kebijakan atau memberikan insentif pajak.
Strategi ini mencakup:
1. Lobi kebijakan untuk mendapatkan pengecualian atau keringanan pajak.
2. Pengalihan investasi ke negara dengan tarif pajak lebih rendah.
3. Penggunaan celah hukum untuk menghindari kewajiban pajak melalui skema optimasi pajak.
Kesimpulan: Perspektif Politik Ekonomi
Kenaikan PPN menjadi 12% adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani masyarakat menengah ke bawah. Namun, resistensi yang muncul mencerminkan dinamika politik ekonomi di mana kelompok elite yang merasa dirugikan mencoba mempengaruhi opini publik dan kebijakan pemerintah.
Dari perspektif politik ekonomi, kebijakan ini menunjukkan:
1. Keberanian pemerintah untuk menargetkan sektor yang lebih mampu menanggung beban pajak, yaitu kelompok ekonomi atas.
2. Kebutuhan edukasi publik untuk meningkatkan literasi pajak, sehingga masyarakat dapat memahami dampak sebenarnya dari kebijakan ini.
3. Pentingnya pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa kelompok elite tidak menggunakan celah hukum untuk menghindari pajak.
Kenaikan PPN ini, jika diimplementasikan dengan baik, dapat menjadi langkah strategis dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Namun, pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menciptakan ketidakstabilan politik atau ekonomi demi kepentingan mereka sendiri.(AA)
