Kabarmetro.id, Kota Probolinggo || Polemik tidak masuknya 1746 Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemkot Probolinggo ke dalam database pangkalan Badan Kepegawaian Negara (BKN) saat ditangani Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Probolinggo, hingga saat ini belum menemukan titik terang atas kasus tersebut.
Meski pansus telah melakukan penjajakan bersama Polres Probolinggo Kota dan kejaksaan terkait adanya dugaan indikasi maladministrasi terkait kasus PTT dan PPPK ini, akan tetapi hasilnya belum bisa diterima oleh masyarakat.
Hasil telisik Pansus secara detail termasuk membahas soal polemik pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Probolinggo ini terus berjalan serta adanya pemanggilan pejabat dan instansi yang berkopeten dalam menangani urusan kepegawaian (BPKSDM) Pemkot Probolinggo secara masif digelar.
Hingga saat ini, BPKSDM Kota Probolinggo tidak dapat menunjukan bukti feedback dari BKN bahwa telah meng-upload desk 2.010 PTT beserta SPTJM Kepala Daerah. Begitu juga saat ini diketahui, hanya ada 280 PTT yang masuk database pangkalan BKN, sesuai hasil verifikasi faktual oleh tim verfak BKPSDM Kota Probolinggo.
Karut marutnya persoalan PTT dan PPPK dilingkungan Pemkot Probolinggo ini memantik Ormas Squad Nusantara Probolinggo Raya melayangkan surat pengaduan masyarakat (Dumas) yang ditujukan ke Polres Probolinggo Kota.
Ketua DPC Ormas Squad Nusantara, Bambang Hartono, SH bersama jajaran pengurus dan anggota ormas, menyampaikan surat dumas ke SPKT Polres Probolinggo Kota dengan terlapor Pemkot Probolinggo. Kedatangan Ormas ini pun diterima langsung oleh Kapolres Probolinggo kota AKBP Oki Ahardian Purwono diruang kerjanya, Senin (18/11/24) pagi.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres AKBP Oki mengatakan, akan melidik dan mengupas sejauh mana tim persoalan ini bisa dikategorikan masuk ranah hukum. Berbagai tema disampaikan oleh Squad Nusantara saat bertemu dengan perwira menengah tersebut, termasuk soal PIP.
Sementra, Ketua Ormas Squad Nusantara Probolinggo Raya, Bambang Hartono, SH menjelaskan jika langkah yang diambil ormasnya dalam menyikapi kasus ini sangat jelas.
“Sebagai bagian dari masyarakat Kota Probolinggo, kami memiliki hak untuk tahu secara detail persoalan ini, termasuk penanganannya. Kami juga akan komitmen mengawal kasus ini hingga tuntas. Jangan sampai masyarakat yang telah mengabdi pada kepentingan negara harus terdholimi oleh ulah oknum dilingkungan Pemkot Probolinggo,” terangnya.(Choy)