Penulis : Agus Sucipto, SE
Kabarmetro.id, LUMAJANG – Tingginya Masalah gizi khususnya stunting di Kabupaten Lumajang jika dibandingkan dengan angka kasus stunting di Jawa Timur dan nasional.
Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah kabupaten Lumajang.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Lumajang, dr.Rosyidah, upaya percepatan penurunan stunting tidak bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan seluruh pihak terkait.
Oleh karena itu, seluruh pihak harus bersinergi dalam meningkatkan keberhasilan program, salah satunya adalah dengan menggelar Audit Kasus Stunting (AKS) secara berkala.
Pada AKS ke-2 topik yang akan diangkat adalah hasil pelacakan kasus di Tempursari, yang mana angka kehamilan remaja menjadi masalah yang harus diselesaikan bersama”, jelas Rosyidah dalam paparannya pada kegiatan AKS ke-2, bertempat di Panti PKK, Rabu (8/11/23).
Ia menambahkan, permasalahan stunting harus segera ditangani karena merupakan salah satu bagian dari Double Burden Malnutrition (DBM) yang mempunyai dampak yang sangat merugikan, karena anak stunting memiliki fisik yang tidak tumbuh maksimal, juga mempunyai hambatan perkembangan sel otak yang akhirnya akan menyebabkan tingkat kecerdasan menjadi tidak optimal.
“Sampai dengan akhir Agustus 2023 ini, jumlah balita stunting hasil bulan timbang masih tercatat sebanyak lebih dari 3.000 balita”, jelas dia.
Menurutnya, ini adalah masalah yang cukup serius mengingat betapa besar dampak stunting pada kesehatan maupun dari sisi produktivitas ekonomi.
“Kami harap melalui kegiatan ini, risiko terjadinya stunting pada kelompok potensial dapat diidentifikasi, dan pokok permasalahan pelaksanaan AKS di tingkat kecamatan yang perlu mendapatkan intervensi dapat diketahui serta dirumuskan solusinya”, ucapnya.
