BerandaHukum & KriminalDiduga Putusan Pengadilan Negeri Sintang Menyalahi Hukum

Diduga Putusan Pengadilan Negeri Sintang Menyalahi Hukum

Kabarmetro.id, SINTANG – Adanya kasus dugaan Tndak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang telah melalui proses Persidangan di Pengadilan Negeri Sintang dengan terdakwa bernama Maddiah alias Bang Mad bin H. Said Faisal yang mengunakan 3 (tiga) orang Kuasa Hukum Edward L. Tambunan, SH. MH. Hardino, SH. Rinisafarianingsih, SH. MH. pada perkara No. 16 pidsus 2023 per Sintang.

Terkait dengan keputusan Pengadilan Negeri Sintang pada Senin (11/4/23) yang menyatakan bahwa saudara Maddiah alias Bang Mad bin H. Said Faisal dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara selama satu (1) tahun penjara.

Media mendapatkan informasi dari Hardino, SH. dan Rinisafarianingsih, SH. MH. Edward L. Tambunan, SH. MH. Hardino, SH. sebagai Kuasa Hukum dari saudara Meddiah alias Bang Mad bin H. Said Faisal yang menyatakan tidak terima atas keputusan Pengadilan Negeri Sintang, Selasa (18/4/23).

“Banyak kejanggalan yang terjadi pada proses hukum, adanya dugaan pemaksaan pada penandatangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Polres Melawi, juga hasil visum sangat diragukan karena pelaksana visum di Rumah Sakit Umum (RSU) Melawi dilaksanakan oleh Dokter yang statusnya masih honorer dan tidak memiliki sertifikasi untuk dapat melaksanakan visum,” ungkap Hardino, SH.

“Pada proses di Pengadilan Negeri Sintang juga banyak kejanggalan yang terjadi, Hakim terkesan tidak adil dalam mengambil informasi dari para saksi, saksi-saksi yang meringankan tidak dipertimbangkan dalam mengambil keputusan,” Kata Hardino, SH. Selaku Kuasa Hukum Maddiah.

“Saya selaku Kuasa Hukum dari Maddiah menyatakan tidak menerima keputusan Pengadilan Negeri Sintang yang menyatakan Meddiah terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara selama satu (1) tahun kepada Meddiah, kami selaku Kuasa Hukum menyatakan Banding,” tegas Hardino, SH.

“Kami berharap proses penegakan hukum berjalan dengan adil tanpa ada rekayasa, dalam kasus ini kami berjuang supaya Maddiah dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari segala sanksi hukum,” harap Hardino, SH.

Rinisafarianingsih, SH. MH. juga mengatakan kepada media bahwa proses hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Keterangan saksi penyidik DR yg jelas menyatakan tidak memahami arti penyidikan tapi membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk terdakwa juga dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk memberatkan terdakwa,” ungkap Rinisafarianingsih.

Edward L. Tambunan, SH. MH. juga mengatakan bahwa proses hukum tidak berjalan sesuai dengan koridor hukum.

“Keterangan saksi dari Kantor Urusan Agama (KUA) menyatakan bahwa penerbitan duplikat Akta Nikah yang kedua atas permintaan korban adalah suatu kesalahan, karena sudah pernah diterbitkan untuk terdakwa tapi keterangan saksi ini dipakai oleh Majelis Hakim untuk mendukung keterangan korban,” kata Edward L. Tambunan, SH. MH.

“Keterangan terdakwa tidak mengakui melakukan KDRT, tetapi terpaksa menandatangani BAP karena merasa ada tekanan dari penyidik, sebelum diproses terdakwa telah di jemput paksa dijalan dan dianiaya,” ungkap Edward L. Tambunan, SH. MH.

“Penganiayaan oleh oknum aparat ini dilaporkan ke Propam, terdakwa dalam tahanan keadaan terluka dan telah dikeluarkan Surat Ijin Berobat dari Kalapas Sintang,” jelas Edward L. Tambunan.

H. Said Faisal yang merupakan orang tua dari Maddiah juga sebagai saksi di persidangan mengungkapkan keberatannya atas keputusan Hakim Pengadilan Negeri Sintang.

“Saya mendampingi anak saya Maddiah saat menemui anak-anaknya, tidak ada KDRT, hanya debat mulut aja, saksi-saksi lain juga menerangkan demikian, Sutarmi tidak melihat kejadian hanya mendengar ribut mulut dari sebelah rumah,” kata H. Said Faisal.

Hardino, SH. Selaku Kuasa Hukum Maddiah alias Bang mad bin H. Said Faisal mengatakan keberatannya dan kekecewaannya atas keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang yang memutuskan perkara yang dia bersama dia kawannya.

“Yang menjadi keberatan kami bahwa dalam perkara ini majelis hakim tidak mengedepankan azas praduga tak bersalah sehingga hakim seolah-olah sudah menganggap terdakwa ini bersalah. Sehingga dalam memutus perkara ini majelis hakim dalam pertimbangannya yang berpedoman pada BAP kepolisian dan jaksa. Ini jelas sangat merugikan klien kami dan sangat jauh dari rasa keadilan. Klo semua hakim dalam memutus perkara hanya dgn pertimbangan seperti ini akan sangat merugikan negara karena sudah pasti penjara akan penuh sesak dan melebihi kapasitas. Bagi kami lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tak bersalah,” ungkap Hardino, SH.

“Apabila praktik seperti ini terus berlanjut maka akan menjadi kolaborasi bisnis yang menggiurkan oleh aparat2 penegak hukum yg tidak bertanggung jawab. Maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak akan pernah terwujud,” jelas Hardino, SH. (Januar)