Padang Pariaman || Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Khadafi, membuka rapat evaluasi pemilihan serentak 2024 yang digelar oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman bersama para pemangku kepentingan di Aula Samabalo, Pariaman, Minggu (2/2/25).
Dalam sambutannya, Khadafi menyoroti tantangan besar yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilihan serentak, yang mencakup pemilihan presiden dan legislatif secara bersamaan di 38 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Menurutnya, banyak pihak awalnya meragukan kemungkinan pelaksanaan pemilu dalam satu hari, mengingat bahkan negara maju seperti Amerika Serikat pun tidak menerapkan sistem serupa.
“Namun, Indonesia berhasil menggabungkan pemilihan presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten/kota secara serentak. Meski dalam perjalanannya, ada tantangan yang harus dihadapi, seperti pengujian kembali mekanisme pemilihan DPD RI oleh Mahkamah Konstitusi,” ujar Khadafi.
Ia juga mengungkapkan bahwa di Sumatera Barat, terdapat lebih dari 17.000 TPS yang harus melakukan pemungutan suara ulang akibat berbagai dinamika yang terjadi. Meski demikian, ia mengapresiasi jalannya pemilu yang berlangsung relatif aman tanpa insiden besar yang mengganggu stabilitas daerah.
Ketua Bawaslu Padang Pariaman Azwar Mardin mengatakan seluruh tahapan proses demi proses baik pemilu maupun pilkada serentak sudah berjalan dengan baik, namun demikian tentu untuk kedepannya kita harap lebih baik lagi.
“Kami dari Bawaslu Padang Pariaman kedepannya sangat berharap dukungan dari semua pihak agar demokrasi dapat berjalan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.”
Ia menambahkan evaluasi yang dilaksanakan hari ini dapat dijadikan sebagai momentum penting dalam memperbaiki kinerja penyelenggara pemilu. dan perlu juga diketahui bersama pada pilkada serentak yang baru saja dilaksanakan untuk laporan sengketa dari sumbar ke Mahkamah konstitusi jauh lebih kecil kalau dibandingkan dengan provinsi lainnya.
Kemudian Ia mengajak semua pihak untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap tahapan pemilu, sehingga demokrasi di Indonesia dapat semakin matang dan terpercaya.(Rd)
