Jakarta.kabarmetro.id – Indonesia saat ini sedang gencar – gencarnya melakukan berbagai program pembangunan yang lebih merata di seluruh tanah air. Demikian pula pertumbuhan pembangunan juga semakin melejit dengan meningkatnya tingkat partisipasi pihak swasta untuk turut serta dalam berbagai proyek pembangunan. Tentu hal ini akan berdampak positip bagi masyarakat, bangsa dan negara. Tidak sekedar dilihat dari perspektif penyerapan tenaga kerja saja, namun juga pembangunan infrastruktur juga diharapkan semakin menggairahkan perputaran roda perekonomian. Tidak boleh lagi ada istilah desa atau daerah yang terisolir, karena hakikatnya seluruh lapisan masyarakat Indonesia berhak untuk ikut serta menikmati hasil pembangunan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari nikmat kemerdekaan yang patut disyukuri selalu.
” Dalam setiap proyek pembangunan tentu harapannya semua berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang dibuat sebelumnya. Namun dalam praktek di lapangan seringkali ditemui berbagai kendala, hambatan atau hal – hal lain yang tak terduga, sehingga bisa saja berdampak pada kualitas hasil pembangunan itu sendiri. Untuk itulah dalam setiap proyek pembangunan diperlukan yang namanya Pengendalian Mutu Proyek yang tentu harus dilakukan oleh orang yang mengerti dan memiliki keterampilan dalam hal pengendalian mutu proyek itu sendiri “, demikian diungkapkan oleh Pemerhati Konstruksi Indonesia Dede Farhan Aulawi di Jakarta, Selasa (10/3)
Teknis pengendalian mutu proyek ini biasanya dilakukan oleh seseorang atau oleh sebuah tim yang disetujui oleh pemberi proyek. Soal dilakukan oleh seseorang atau oleh sebuah tim biasanya tergantung pada nilai proyeknya. Kalau nilainya relatif kecil biasanya cukup oleh seseorang yang ditunjuk karena dasar kepercayaan dan kompetensi yang dimilikinya. Jika nilainya besar maka tentu harus dilakukan oleh sebuah tim agar teknis pengawasannya efektif, dan tiap bagian dilakukan oleh pengawas yang ahli di bidangnya masing – masing, misalnya pengawas pengendali mutu konstruksi, elektrik, ducting, sistem refrigerasi, dan lain – lain. Ujar Dede.
Kemudian Dede juga menambahkan bahwa pengendalian mutu dalam sebuah proyek secara umum terbag ke dalam perencanaan mutu, pengendalian mutu, dan peningkatan mutu. Dalam proses perencanaan mutu biasanya dilakukan identifikasi terhadap kebutuhan pemilik proyek sebagai konsumen, kemudian dibuat rancangan proyek yang sesuai kebutuhan konsumen dan rancangan proses pembuatan proyek sesuai dengan rancangan proyek itu sendiri.
Sementara pada tahap pengendalian mutu umumnya terkait dengan masalah pengembangan metode pengukuran mutu, pengembangan standar, dan pengembangan alat pengendalian mutu. Terus tahap peningkatan kualitas, dilakukan hal – hal yang terkait dengan tindakan yang diperlukan bila terjadi ketidaksesuaian antara kondisi standar dan kondisi aktual di lapangan. Tindakan ini bisa berupa penyesuaian ataupun perbaikan.
Seseorang atau sebuah tim yang ditunjuk dan disetujui sebagai pengendali mutu sebaiknya memiliki pedoman teknis pengendalian mutu yang disusun dengan cermat dan disepakati bersama. Adapun pedoman teknis pengendalian mutu ini berisi latar belakang dan pengertian pengendalian mutu dalam proyek, prosedur pengendalian mutu, strategi pengendalian mutu, sasaran pengendalian mutu, metodologi yang digunakan, tahapan pengendalian mutu, dan evaluasi kinerja. Pedoman teknis pengendalian mutu ini sebaiknya dilengkapi dengan bagan atau skema alur pengendalian mutu dan alur pelaporan pengendalian mutu.
Kemudian menyangkut metode pengendalian mutu proyek, Dede menjelaskan bahwa umumnya disesuaikan dengan jenis proyek dan kualitas yang diinginkan. Dimana secara umum dikenal 3 metode pengendalian, yaitu (1) Pemeriksaan dan Pengkajian terhadap gambar konstruksi proyek, rancangan pembelian peralatan dan perlengkapan, model proyek, dan perhitungan desain, (2) Inspeksi dan Pemeriksaan Peralatan guna memastikan peralatan-peralatan yang digunakan dalam proyek bisa berfungsi dengan baik, dan (3) Melakukan Pengujian dengan Sampling guna memastikan kualitas material sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan berpedoman pada tepat waktu, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Di samping itu, hal yang tak kalah pentingnya dalam pengendalian mutu proyek adalah ketersedian dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai acuan dalam pengerjaan proyek sehingga pelaksanaan dan hasil akhirnya sesuai dengan perencanaan. Dokumen-dokumen yang diperlukan tersebut, seperti (1) Spesifikasi teknis yang berisikan uraian yang disusun dengan lengkap dan jelas mengenai suatu proyek yang hendak dikerjakan, (2) Gambar kerja sebagai acuan yang dipakai untuk mewujudkan ide rancangan ke dalam bentuk fisik. Oleh karena itulah, setiap pihak yang terlibat dalam proyek harus bisa memahami gambar kerja yang telah dibuat. Gambar kerja yang benar-benar akurat dan detail akan sangat membantu mewujudkan sebuah proyek dengan tepat. Gambar kerja pada umumnya dibuat oleh seorang arsitek yang dilengkapi dengan spesifikasi dan syarat teknik pengerjaan proyek yang lengkap, jelas dan teratur serta perkiraan biaya proyek dan perhitungan kuantitas proyek. Jika gambar kerja sudah diperiksa dan disetujui, barulah gambar kerja ini bisa digunakan dalam pengerjaan sebuah proyek.
Kemudian (3) Rencana mutu kontrak sebagai pedoman jaminan mutu dalam pelaksanaan sebuah proyek. Dokumen ini digunakan untuk memastikan bahwa hasil akhir proyek sesuai dengan syarat-syarat teknis yang dicantumkan dan telah disepakati di dalam kontrak. Dokumen Rencana Mutu Kontrak atau RMK memang secara khusus dibuat untuk menentukan arah pengendalian proses pelaksaaan proyek sehingga didapat proyek yang berkualitas sesuai dengan harapan, (4) Dokumen administrasi seperti hasil uji lapangan, request work dan catatan-catatan, (5) Instruksi teknis yang dibuat dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pengerjaan suatu proyek, dan (6) Pengendalian Langsung dengan cara turun ke lapangan untuk mengamati proses pengerjaan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Teknisnya bisa dilakukan dengan cara Pemantauan atau monitoring, Supervisi, dan Penguatan kapasitas pengerjaan.
“ Nah jadi itulah kurang lebih ruang lingkup dan tanggung jawab pengendalian suatu proyek. Jadi 2 prasyarat utamanya, yaitu (1) bisa dipercaya dan (2) memiliki kompetensi untuk melakukan pengawasan atau pengendalian itu sendiri. Tidak mudah memang, tetapi peranannya sangat penting sekali terutama untuk proyek – proyek yang dibiayai oleh APBN ataupun APBD sebagai salah satu bentuk itikad dan tanggung jawab untuk menghasilkan mutu proyek yang berkualitas “ pungkas Dede mengakhiri keterangan.[] Red. Ade
