Kabarmetro.id, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan perlunya kajian ulang terhadap sistem Pemilihan Umum (Pemilu) setelah mendengarkan hasil rapat evaluasi bersama Komisi II DPR RI.
Tito menyatakan bahwa semua masukan dari Anggota Komisi II DPR RI akan dicatat dan menjadi pertimbangan untuk kajian lebih lanjut bersama para ahli.
“Diperlukan desain ulang untuk sistem kepemiluan, belajar dari pengalaman sebelumnya. Yang baik akan dipertahankan, yang buruk akan diperbaiki,” ungkap Tito dalam keterangan resmi, Rabu (15/5/24).
Dia menyoroti dinamika proses demokrasi pasca Reformasi 1998, menyatakan bahwa sistem demokrasi liberal yang diterapkan dinilai kurang cocok untuk negara dengan mayoritas masyarakat menengah ke bawah.
Kemendagri akan menggelar forum diskusi untuk mengatasi permasalahan sistem kepemiluan, dengan memperhitungkan segala macam koreksi sebagai masukan.
Tito juga menekankan pentingnya perbaikan sistem melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tidak terburu-buru, agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi bangsa.
Meskipun demikian, Kemendagri menilai Pemilu 2024 pada 14 Februari berjalan aman dan kondusif.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengakui adanya isu politik transaksional hingga tingkat bawah, yang muncul karena preseden dari tingkatan di atasnya. Menurutnya, hal tersebut merupakan hasil dari perilaku yang menyimpang dan adanya kebutuhan tertentu. (Ach)
