Kabarmetro.id, KOTA PROBOLINGGO – Bawaslu Kota Probolinggo menggelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Menuju demokrasi Yang Bermartabat, Berkualitas dan Berintegritas “ pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak 2024 yang digelar di Bale Hinggil Jalan Dr.Sutomo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Rabu (15/6/22).
Bawaslu Kota Probolinggo menyadari peran media yang cukup penting dalam hal penyampaian informasi terkait Pemilihan Umum baik dari proses, edukasi pemilih hingga informasi terbarunya.
Dengan begitu Bawaslu berupaya mengajak awak media untuk ikut serta dalam pengawasan partisipatif. Kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dihadiri oleh Bakesbangpol Kota Probolinggo, Para Lurah, Tomas, RT, RW, UPM Probolinggo, STAIM, STIA Bayuangga, PCNU Kota Probolinggo, PDM, Pemuda Muhammadiyah Kota Probolinggo, GP ANSOR, GMNI, IMM, PMII, HMI serta Perdisapro (Persatuan Disabilitas Kota Probolinggo)
Tujuan sosialisasi ini ialah membuat masyarakat memahami tugas, fungsi dan pokok Bawaslu. Hal itu disampaikan, Ketua Bawaslu Kota Probolinggo, Azam Fikri dalam laporan kegiatan yang disampaikan dalam pembukaan acara.
Dilain sisi, Azam Fikri menyampaikan sosialisasi ini merupakan upaya Bawaslu Kota Probolinggo untuk mengulang kesuksesan dalam melaksanakan Pemilu di Kota Probolinggo.
Selain itu Azam juga menyampaikan bahwa dalam rangka peningkatan demokrasi salah satu upaya yang dilaksanakan adalah melalui media sehingga pesan dari pelaksana Pemilu ataupun Pengawas Pemilu akan benar-benar dapat tersampaikan ke masyarakat.
Sementara itu Kadiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Muh Ikhwanudin Alfianto mengatakan bahwa dirinya memberikan apresiasi kepada Bawaslu Kota Probolinggo, karena inisiatif serta gerak cepatnya untuk melakukan agenda sosialisasi dimana di daerah lain belum ada yang menggelar acara ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Azam Fikri juga menyampaikan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipastikan serentak bersama sama. Sebab Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak keserentaka tidak dikabulkan oleh MK. Sehingga suka tidak suka, akan tertuang pelaksanaannya di 14 Februari 2024 dan 27 November 2024 Pilkada,” lanjutnya.
Total 38 kabupaten dan kota ditambah satu Pemilihan Gubernur (Pilgub) se-Jawa Timur yang menjadi pekerjaan ekstra KPU dan Bawaslu. Oleh sebab itu media massa sangat penting dalam mengawal demokrasi.
Untuk diketahui, bahwa dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif juga dilakukan kesepakatan penanda tanganan melalui M o U bersama PCNU, GP Anshor, Perdisapro, PMII, HMI, GMNI juga termasuk Pemuda Muhamadiyah, IMM, 8 Kelurahan, UPM serta STAIM dan STIA.(Choy)
