Beranda Sample Page

Sample Page Title

Kabarmetro.id, JAKARTA, – Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto memandang perlu Polri mengevaluasi dan melakukan pembenahan internal terkait dengan fenomena masyarakat yang membuat viral sebuah kasus agar mendapatkan pelayanan dari kepolisian. Sabtu (18/12).

Dikutip dari Antara, Menurut Didik Mukrianto, ada yang timpang dalam pelayanan karena tidak mungkin masyarakat mengadu ke media sosial untuk mendapat dukungan jika polisi memberikan pelayanan yang memuaskan.

“Oleh karena itu penguatan kelembagaan, sarana dan prasarana, serta profesionalitas anggota menjadi bagian yang sangat penting untuk terus dilakukan. Pelaksanaan tugas-tugas kepolisian yang humanis, inklusif, dan partisipatif juga akan memastikan kepercayaan publik akan makin meningkat,” kata Didik di Jakarta, Sabtu.

Dikatakan pula bahwa fenomena masyarakat yang memviralkan perkara di medsos dipicu beberapa sebab, pertama, antisipasi dan responsifitas aparat kepolisian dianggap lambat dan tertinggal.

Menurut dia, seharusnya tidak sulit bagi polisi untuk mendapatkan informasi secara cepat dan menangani secara tepat dan cepat untuk setiap persoalan yang ada di tengah masyarakat karena Polri memiliki infrastruktur, sarana dan prasarana, serta SDM yang besar, canggih, dan maju.

“Jadi, tidak perlu menunggu viral dahulu di media, baru ditangani. Dalam konteks ini jangan sampai polisi dianggap kurang prediktif dan responsif,” ujarnya.

Kedua, lanjut Didik, kemungkinan masyarakat tidak menaruh kepercayaan sepenuhnya pada kepolisian karena menganggap integritas aparat kepolisian dalam melakukan penegakan hukum kurang independen, kurang transparan, masih tebang pilih, dan masih pandang bulu.

Konsekuensinya, kata dia, adalah bahaya jika aparat kepolisian diragukan profesionalitas dan akuntabilitasnya sehingga masyarakat merasa perlu dukungan melalui sosial media dahulu untuk memastikan upaya hukumnya direspons kepolisian.

“Saya menyarankan agar Polri melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap anggota polri untuk meminimalisasi potensi penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, dan kesewenang-wenangan,” katanya.

Dengan penegakan hukum yang independen, transparan, dan berkeadilan, kata Didik, akan memastikan masyarakat menaruh kepercayaan yang lebih tinggi kepada kepolisian dengan sepenuhnya.

Selain itu, masyarakat akan merasa terayomi oleh kepolisian dan tidak perlu mencari dukungan atau pengayoman pada media sosial dalam mengakses keadilan hukum.

“Penting pula bagi kepolisian untuk memperkuat kebenaran, bukan membenarkan yang kuat,” ujarnya.

Dengan basis kekuatan infrastruktur, sarana dan prasarana, serta SDM kepolisian yang demikian besar, canggih, dan maju, menurut dia, ada yang salah jika polisi tidak mampu prediktif, responsif, transparan, dan berkeadilan.

Apabila Polri bisa mengoptimalkan berbagai basis kekuatan tersebut, dia yakin mudah menemukan ketimpangan yang terjadi di internal, seperti integritas, totalitas, dan komitmen SDM.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo meminta jajaranya melakukan evaluasi guna menghilangkan stigma di masyarakat dengan munculnya fenomena di medsos yang kerap mengangkat pelanggaran dari personel kepolisian.

Sigit menyoroti sejumlah fenomena di medsos, munculnya tanda pagar (tagar/#) #PercumaLaporPolisi, kemudian tagar #1Hari1Oknum dan terbaru #NoViralNoJustice.

“Ini waktunya berbenah untuk melakukan hal yang lebih baik. Bagaimana kita melihat perkembangan medsos terkait dengan peristiwa yang di-upload. Ini menjadi tugas kita semua,” kata Sigit saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi.(Red/KM)

RELATED ARTICLES

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Nyatakan, Mulai Besok Berlaku Kebijakan Minyak Goreng Satu Harga Rp14.000/Liter

  Kabarmetro.id, JAKARTA - Pemerintah akan menerapkan kebijakan minyak goreng satu harga, mulai Rabu (19/1/22) pukul 00.00 WIB. Dengan kebijakan itu, minyak goreng yang ada...

Kemenag Siapkan 3 Skenario Tentukan Kepastian Haji 2022

Kabarmetro.id, JAKARTA - Pemerintah Indonesia belum mendapat kepastian mengenai penyelenggaran haji tahun 2022. Namun demikian Kementerian Agama (Kemenag) tetap melakukan persiapan haji.

Presiden Jokowi: Pandemi Tidak Boleh Menghentikan Transformasi Besar Ekonomi

Kabarmetro.id, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia tidak boleh menghentikan transformasi besar ekonomi yang...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

BKN Sosialisasikan Aturan Kepegawaian dan Penyederhanaan Birokrasi bagi Kepala Perangkat Daerah

  Kabarmetro.id, PADANG PARIAMAN - Penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional, terus dilakukan dari Pusat hingga Daerah. Nantinya, hasil penyederhanaan ini adalah organisasi...

Antisipasi Banjir! Dinas PUPR Bersihkan Saluran Air

  Kabarmetro.id, KOTA PROBOLINGGO - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Probolinggo, Jawa Timur melakukan pembersihan sejumlah saluran air di wilayah setempat guna...

Diawal Tahun Cak Thoriq Kembali Melakulan Penyegaran Pejabat Pemkab Lumajang, Kali Ini 267 Dilantik dan Disumpah

  Kabarmetro.id, LUMAJANG - Bertempat di Pendopo Arya Wiraraja, 267 pejabat di lingkungan Pemkab Lumajang, Rabu (19/1/22)  siang, dilantik. Mereka yang dilantik terdiri dari pejabat...

Bupati Suhatri Bur Dukung Program Peningkatan Mutu Guru dan SDM Aparatur

  Kabarmetro.id, PADANG PARIAMAN - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mempunyai Program Unggulan di bidang Pendidikan, yaitu Program Peningkatan Mutu Guru dan Kualitas Sumber...

Recent Comments