MELAWI || Di tengah momen penyaluran bantuan kepada berbagai organisasi kemasyarakatan, sebuah langkah berbeda dan berani diambil oleh Ciwanadri Kabupaten Melawi. Organisasi ini secara resmi dan tegas menyatakan menolak Bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi untuk Tahun Anggaran 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung melalui Surat Klarifikasi Resmi yang diterbitkan pada Minggu (12/4/2026). Penolakan ini bukan tanpa alasan, melainkan didasari oleh pertimbangan matang yang mengedepankan integritas organisasi dan empati terhadap kondisi daerah.
Ketua Umum Ciwanadri Kabupaten Melawi, Dea Kusumah Wardhana, menjelaskan bahwa saat ini organisasinya tengah fokus melakukan restrukturisasi dan penataan kembali program kerja, khususnya di bidang lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat.
“Dengan kondisi internal yang sedang berbenah, kami secara objektif menilai bahwa organisasi belum membutuhkan suntikan anggaran dari pemerintah. Kami mengapresiasi dan berterima kasih atas niat baik Pemkab Melawi, namun kami dengan tegas memilih untuk tidak menerima bantuan tersebut,” ujar Dea.
Lebih dari sekadar urusan internal, keputusan Ciwanadri ini membawa makna kepedulian yang mendalam. Di tengah upaya pemerintah daerah yang sedang melakukan efisiensi anggaran secara ketat, Ciwanadri memilih mundur dari daftar penerima hibah agar dana tersebut bisa dialihkan.
Langkah ini diambil agar anggaran daerah tidak terbuang sia-sia dan dapat diprioritaskan pada sektor-sektor darurat yang dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat luas yang lebih membutuhkan.
Dea Kusumah Wardhana juga menegaskan bahwa penolakan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap marwah organisasi. Ciwanadri ingin menghindari potensi stigma negatif di mata publik terkait penyaluran dana hibah.
“Keputusan ini adalah bentuk nyata komitmen Ciwanadri dalam menjaga independensi, transparansi, serta integritas organisasi. Ini adalah tanggung jawab moral kami kepada publik,” tegasnya.
Meski menolak dana hibah, Ciwanadri Kabupaten Melawi memastikan tidak menutup pintu sinergi. Ke depannya, organisasi ini tetap berkomitmen membuka ruang kerja sama dengan pemerintah daerah melalui kolaborasi program, edukasi lingkungan, dan kegiatan sosial. Sinergi ini nantinya tidak akan bergantung pada kucuran dana hibah, melainkan dibangun murni atas dasar kemitraan dan partisipasi aktif masyarakat. (jnr)
