ISTANBUL | Gelombang protes nasional kembali menyapu Amerika Serikat. Delapan juta orang turun ke jalan pada Sabtu (waktu setempat) dalam aksi bertajuk “No Kings” (Tidak Ada Raja), menandai mobilisasi besar ketiga yang menyuarakan penolakan terhadap pemerintahan Presiden Donald Trump.
Aksi tersebut digelar serentak di seluruh 50 negara bagian AS dan meluas hingga 16 negara lain. Koordinasi lintas wilayah ini menjadikan “No Kings” sebagai salah satu demonstrasi paling terorganisasi dalam sejarah modern AS. Penyelenggara, yang melibatkan organisasi seperti Indivisible dan jaringan 50501, bersama serikat pekerja dan kelompok akar rumput, melaporkan lebih dari 3.000 titik aksi berlangsung secara bersamaan.
Skala mobilisasi ini melanjutkan tren sebelumnya. Pada aksi serupa Oktober 2025, sekitar 8 juta orang dilaporkan berpartisipasi di berbagai kota di AS, mencerminkan konsistensi tekanan publik terhadap pemerintah.
Demonstrasi kali ini berlangsung di tengah menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap Trump. Bahkan, sebagian pendukung garis kerasnya mulai menyuarakan kekecewaan. Sejumlah isu menjadi sorotan, mulai dari konflik dengan Iran yang menewaskan 13 personel militer AS, lonjakan harga kebutuhan pokok dan energi, hingga kebijakan tarif impor yang berdampak pada barang sehari-hari. Selain itu, kebuntuan anggaran turut memicu antrean panjang pemeriksaan keamanan di bandara.
Di Minnesota, ribuan warga berkumpul di depan gedung Capitol negara bagian untuk mengikuti aksi utama. Pendiri Indivisible, Ezra Levin, menyebutnya sebagai protes terbesar dalam sejarah negara bagian tersebut.
Sementara itu, di Washington, D.C., sekelompok ibu asal Palestina menggelar aksi di kawasan Lincoln Memorial dengan membentangkan bendera Palestina berukuran besar. Mereka menyoroti penggunaan pajak warga AS dalam konflik luar negeri.
“Sebagian besar rakyat Amerika tidak menyadari bahwa uang pajak kita digunakan untuk membiayai kekerasan,” ujar seorang pengunjuk rasa, Hazami Barmada (43). Ia menambahkan, tekanan ekonomi dalam negeri semakin terasa ketika biaya hidup meningkat di tengah keterlibatan konflik internasional.
Di sejumlah lokasi lain, aksi tandingan juga muncul. Di West Palm Beach, sekitar 50 pendukung Trump dilaporkan berhadapan dengan peserta aksi “No Kings”. Ketegangan sempat terjadi, namun tidak berkembang menjadi bentrokan besar.
Koalisi “No Kings” menegaskan komitmennya pada aksi damai. Seluruh peserta dilarang membawa senjata, sementara koordinator lapangan dibekali pelatihan deeskalasi konflik untuk mencegah kekerasan.
Meski demikian, bayang-bayang insiden sebelumnya masih membekas. Pada aksi perdana Juni 2025 di Salt Lake City, seorang demonstran tewas dan satu lainnya terluka akibat penembakan oleh relawan keamanan setelah melihat seseorang membawa senjata api.
Gelombang protes terbaru ini menegaskan meningkatnya polarisasi politik di AS, sekaligus menunjukkan bahwa ruang publik masih menjadi arena utama bagi warga untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap arah kebijakan pemerintah. (Sputnik/Anadolu)
