BADUNG | Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mencatat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai politik dengan skor tertinggi dalam Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025. Dari delapan partai parlemen yang dinilai, PKS memperoleh skor 71, melampaui rata-rata nasional.
“Dari delapan partai yang dinilai, PKS mendapat nilai tertinggi, 71. Artinya berada di atas rata-rata nasional,” ujar Wakil Menteri Koordinator Polkam Lodewijk Freidrich Paulus di Kabupaten Badung, Bali, Rabu (9/2/2026).
Penilaian IIPP 2025 dilakukan Kemenko Polkam bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Delapan partai politik di parlemen menjadi subjek sekaligus objek penilaian. Secara nasional, rata-rata IIPP 2025 tercatat 61,22 dan berada pada kategori berintegritas sedang.
Pengukuran dilakukan melalui lima dimensi, yakni kode etik, demokrasi internal, kaderisasi, rekrutmen, serta keuangan partai yang transparan dan akuntabel. Empat dimensi berada pada kategori sedang, yakni kode etik (66), demokrasi internal (63,2), kaderisasi (61,4), dan rekrutmen (60,8).
Adapun dimensi keuangan partai yang transparan dan akuntabel mengalami penurunan dari skor 60 pada tahun sebelumnya menjadi 44,5 pada 2025. Aspek ini menjadi catatan penting dalam penguatan integritas partai politik ke depan.
Lodewijk menegaskan, capaian PKS tidak dijadikan acuan tunggal. Namun, ia mendorong seluruh partai politik, termasuk yang belum memiliki kursi di parlemen, menggunakan variabel IIPP sebagai instrumen pembenahan internal.
“Kami harapkan partai-partai bisa menata diri dari aspek integritas, demokrasi internal, rekrutmen, termasuk keuangan,” katanya.
Ia menargetkan indeks integritas partai politik meningkat setiap tahun. Menurut dia, integritas partai akan berpengaruh terhadap kualitas kepemimpinan nasional maupun daerah.
Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Ia menyebut ini kali kedua PKS meraih skor IIPP tertinggi.
Menurut Kholid, indeks integritas yang tinggi berpotensi memperkuat dukungan publik terhadap partai politik dan berdampak pada lahirnya kepemimpinan strategis di tingkat nasional maupun daerah.
Meski demikian, ia menekankan partainya tidak akan berpuas diri. Evaluasi tata kelola, mulai dari administrasi, kaderisasi, kode etik, keuangan, hingga pejabat publik, akan terus dilakukan agar capaian tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
“Kalau indeksnya sekarang masih dalam kategori sedang, kami berharap ke depan meningkat menjadi tinggi,” ujar Kholid. (rih)
